Sistem Online Perkara PN Kedaluwarsa

Ilustrasi
MANGKRAK: Komputer yang biasa digunakan untuk menelusuri perkara di PN Surabaya tidak bisa memberikan informasi terbaru. (Dimas Alif/Jawa Pos/Pojoksatu)
MANGKRAK: Komputer yang biasa digunakan untuk menelusuri perkara di PN Surabaya tidak bisa memberikan informasi terbaru. (Dimas Alif/Jawa Pos/Pojoksatu)

POJOKSATU – Sistem Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam melayani masyarakat sebenarnya cukup maju. Salah satunya adalah sistem informasi penelusuran perkara yang bisa diakses semua pihak. Sayangnya, sistem yang memungkinkan pencari keadilan melihat perkara secara online itu ’’mati” sejak akhir tahun lalu.

Kini sistem informasi publik tersebut seakan tidak memiliki fungsi apa-apa. Coba saja membuka laman di dua unit komputer yang disediakan di gedung pengadilan. Informasi yang tercantum amat kedaluwarsa. Perkara terakhir yang tercatat di sana adalah periode November–Desember tahun lalu. Jangan heran bila kemudian banyak pencari keadilan yang memendam kekecewaan dengan kondisi itu.

Padahal, tahun lalu sistem penelusuran perkara secara online tersebut menjadi pegangan. Pencari keadilan bisa mengaksesnya, tanpa harus bingung mencari panitera pengganti atau jaksa yang menyidangkan perkara. Sistem tersebut juga dirasa cukup maju.

Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Burhanuddin mengatakan belum mengetahui kondisi itu. Dia menyatakan akan mengkroscek kepada panitera yang seharusnya menyajikan informasi perkara tersebut. ”Belum saya tanyakan (mengapa mati). Kondisinya akan saya sampaikan nanti,” ujarnya.


Burhanuddin menambahkan, yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi perkara itu adalah Panitera Sekretaris (Pansek) I Gede Ngurah Arya. Namun, Burhanuddin juga belum mengonfirmasikan hal tersebut kepada yang bersangkutan. ”Hari ini beliau (I Gede Ngurah Arya) sedang pulang. Jadi, saat rapat saya sampaikan,” lanjutnya.

Dengan kondisi itu, pengadilan meminta kepada publik agar memantau sidang dengan cara konvensional. Yakni, menanyakan jadwal sidang kepada jaksa penuntut umum (JPU) maupun panitera pengganti (PP) yang bertugas.

Erick Lutfiansyah, jaksa dari Kejari Tanjung Perak, mengatakan bahwa selama ini dirinya masih bergantung pada cara-cara lama. Saksi yang harus hadir dalam sidang selalu dikontaknya. ”Ya saya hubungi secara langsung para pihaknya,” ujar jaksa asal Kejari Perak itu. (aya/c7/git/dep)