KPU Bisa Tolak Masukan DPR Tentang Pilkada

pilkada serentak 2015
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU – Rencana konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pilkada dengan DPR Selasa (31/3) diprediksi berlangsung seru. DPR akan memberikan banyak catatan terhadap PKPU tersebut. Namun, tidak semua saran dan catatan DPR bakal diakomodasi KPU untuk memperbaiki PKPU.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, seluruh anggota komisi II sudah membaca draf PKPU itu. Menurut dia, masih banyak yang harus diperbaiki dari aturan yang dibuat KPU tersebut. Di antaranya terkait dengan tahapan pilkada. Rambe menyatakan, tahapan yang dibuat KPU masih terlalu ribet. Banyak waktu yang terbuang hanya untuk verifikasi calon. ”Harusnya itu dipotong saja. Terlalu lama,” cetusnya Sabtu (28/3).

Poin yang lain terkait dengan politik dinasti. Di dalam PKPU tersebutdikatakan, incumbent yang sudah dua kali menjabat tidak bisa mengajukan keluarganya. Aturan itu berlaku bagi posisi kepala daerah yang ditempati incumbent dan ataupun posisi kepala daerah lainnya yang masih satu provinsi.

Misalnya, ada mantan gubernur Jawa Timur. Dia tidak boleh mencalonkan keluarganya untuk menjadi gubernur menggantikanya. Selain itu, keluarganya tidak diperbolehkan menjadi bupati/wali kota di lingkup satu provinsi.


Politikus Golkar tersebut menilai hal itu sangat memberatkan. Dia sepakat jika yang tidak diperbolehkan adalah meneruskan jabatan sebagai gubernur. Namun, mencalonkan diri sebagai bupati/wali kota masih diperbolehkan. Sebab, keduanya jabatan yang berbeda. Rambe menuturkan, jika melarang, KPU sama saja menutup peluang orang untuk maju menjadi kepala daerah. ”Ini tidak fair. Harusnya kan masih bisa jadi bupati,” tegasnya.

Kritik lainnya terkait dengan KPU yang juga menetapkan bahwa kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka harus ditunda pelantikannya. Rambe mengatakan, hal itu masih menjadi perdebatan. Menurut dia, status tersangka masih belum final karena butuh penetapan akhir dari pengadilan. ”Jadi, harus dilihat dulu sampai putusan final di pengadilan,” ucapnya.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menerangkan, sepuluh draf PKPU sudah siap untuk dikonsultasikan. Kesepuluh PKPU yang diusulkan antara lain adalah peraturan tentang tahapan pilkada, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, dan tata kerja penyelenggara pemilu. Kemudian ada pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, pengadaan logistik, dan terakhir peraturan tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Seusai konsultasi, pihaknya akan me-review seluruh masukan dari masyarakat, DPR, dan pemerintah. Kemudian pada pertengahan April akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundang-undangkan. ”Setelah diundang-undangkan, kami punya waktu dua bulan untuk bimbingan teknis maupun sosialisasi,” ujarnya seusai diskusi di Jakarta Pusat Sabtu (28/3).

Pihaknya hingga saat ini juga masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyelenggara pilkada untuk memastikan ketersediaan anggaran. Khususnya dengan 68 daerah yang baru dimasukkan ke daftar penyelenggara pilkada serentak tahun ini. Di 68 daerah tersebut, masa jabatan kepala daerahnya habis pada semester pertama 2016.

Terkait kritik dari DPR itu, Husni menjelaskan bahwa KPU tetap memperjuangkan PKPU tersebut untuk disetujui DPR. Sebab, lanjut dia, aturan yang dibuat itu merupakan gambaran ideal penyelenggaraan pilkada. (aph/byu/c9/sof)