Tarif Angkutan Umum Maksimal Rp 3.500

11700_9907_9230_7643_angkot-pemicu-macet-tanah-a

POJOKSATU – Pemprov DKI Jakarta berencana mematok tarif maksimal angkutan umum di Jakarta Rp 3.500. Selisih tarif dengan biaya transportasi sebenarnya akan ditutup subsidi PSO (public service obligation) Rp 1,35 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, sistem subsidi rupiah per kilometer akan diterapkan untuk seluruh bus angkutan umum di Jakarta. Sistem tersebut mulai berlaku pada 2016.

Menurut Ahok, dengan pemberian disubsidi oleh pemerintah, warga cukup membayar ongkos transportasi maksimal Rp 3.500. ’’Kan tidak mungkin naik kopaja Rp 3.500 sampai ke mana-mana. Kekurangannya akan ditutup pemerintah dengan dana PSO,’’ katanya Jumat(27/3).


Jika sistem rupiah per kilometer sudah berjalan, warga tidak perlu membayar dobel saat harus berpindah moda transportasi, baik kopaja maupun Transjakarta. Dengan pendapatan yang stabil, terang Ahok, pemilik bus diharapkan mampu menambah jumlah armada. Karena itu, penumpukan penumpang pada pagi dan sore bisa dikurangi.

Penerapan sistem itu dilakukan secara bertahap, dimulai dari jalur angkutan umum yang bergabung dengan Transjakarta. ’’Jadi, sopirnya tidak perlu lagi menunggu penumpang naik bus, nggak bakal kejar setoran lagi,’’ terang Ahok.

Untuk bisa menerapkan sistem nilai rupiah per kilometer, Pemprov DKI akan melakukan lelang pengelola angkutan umum di Jakarta. Dalam lelang tersebut, akan disyaratkan jumlah armada minimal yang harus disediakan pihak swasta. Demikian pula dengan besaran biaya riil di setiap rute yang harus ditutup pemerintah dengan PSO. (del/co1/noe/dwi/dep)