Gunakana APBD Lama, Ini Keuntungan dan Kerugian Bagi Pembangunan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahtja Purnama (Ahok)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahtja Purnama (Ahok)
Basuki Tjahtja Purnama (Ahok)
Basuki Tjahtja Purnama (Ahok)

POJOKSATU – DPRD DKI Jakarta menolak Rancangan APBD DKI 2015 versi Pemprov DKI. Konsekuensinya adalah Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) harus menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) APBD DKI 2015.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai peristiwa ini sangat disayangkan, dimana DPRD sebagai wakil rakyat tidak memperjuangkan aspirasi dengan menyetujui APBD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

“Dalam posisi ini, karena tidak menyetujui APBD DKI, ada kecenderungan penilaian, lalu apa kerja DPRD. Makan gaji buta?” kata Koordinator Advokasi Seknas Fitra, Apung Widadi di Jakarta, Senin (23/3).

Dari hasil riset Seknas Fitra tentang penggunaan Pergub/Perbub/Perwali tentang APBD dimana menggunakan asumsi anggaran tahun 2014, maka ada beberapa keuntungan dan kerugiannya dari kemelut APBD DKI 2015.


Keuntungan: Pertama, penerbitan Pergub APBD DKI 2015 jelas menjadi solusi akhir agar APBD segera disahkan dan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat Ibukota. Kedua, asumsi yang digunakan dalam Pergub adalah APBD Perubahan 2014, sehingga rencana belanja birokrasi ‘gaji selangit’ DKI 2015 khusus tunjangan kinerja daerah (TKD) Rp. 10 triliun tidak jadi diakomodir. Hal ini untuk pembelajaran tahun selanjutnya. Ketiga, anggaran siluman Rp. 12,1 triliun otomatis gugur sesuai review dari Kemendagri.

Sementara kerugiannya ada 10: Pertama, karena menggunakan asumsi tahun 2014, maka, bisa jadi duplikasi anggaran UPS sekitar Rp. 5 triliun masih teralokasi pada APBD. Tentu juga anggaran-anggaran pengadaan aneh yang lain. Kedua, belajar dari rendahnya penyerapan APBD 2014 hanya 80 persen, maka dengan sisa hanya 8 bulan ke depan, bisa jadi penyerapan akan semakin rendah. Perkiraan hanya 70-75 persen.

Ketiga, inovasi pelayanan publik tidak mendapat anggaran yang lebih banyak, misalnya peningkatan belanja Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta sekolah gratis dan pengentasan kemiskinan. Keempat, anggaran banjir tidak meningkat, justru stagnan sehingga dikhawatirkan Jakarta masih dalam ancaman banjir. Kelima, pembangunan Jakarta akan macet, karena anggaran yang digunakan hanya untuk perawatan dan melanjutkan pembangunan sebelumnya. Keenam, pembangunan MRT terancam terganggu karena tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan 2015 sebesar Rp. 5 triliun dari APBD DKI.

Ketujuh, pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak akan mencapai target 6,3 persen karena anggaran tidak mendukung, perkiraan hanya akan mencapai di atas 5 persen saja. Kedelapan, pajak dari masyarakat tahun 2014, sepenuhnya tidak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tahun 2015. Padahal peningkatan pajak DKI lumayan tinggi tahun 2014. Kesembilan, potensi korupsi lebih tinggi jika menggunakan asumsi APBD DKI 2014, karena beberapa proyek sebelumnya terindikasi korupsi dan sudah diproses hukum, selain itu potensi SILPA yang tinggi juga menjadi celah korupsi. Kesepuluh, ada APBD P 2015 akan menjadi pertempuran sesungguhnya seluruh kepentingan politik, dimana pendapatan akan meningkat tajam dan otomatis rencana belanja juga akan meningkat.

“Perubahan APBD ini biasanya menjadi pintu masuk korupsi. Ingat, UPS itu dianggarkan pada APBD Perubahan 2014, proses tender hanya kurang dari satu bulan dan seminggu pengumuman pemenang tender dan penandatanganan. Sehingga APBD Perubahan 2015 akan menjadi titik yang paling rawan,” demikian Apung Widadi. (rus/rmol/dep)