Sistem e-Budgeting Ahok Belum Ada Payung Hukum

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Ahok
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Ahok
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Ahok

POJOKSATU – Sistem e-budgeting yang akan diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam penyusunan APBD 2015 bisa jadi batu sandungan buat Ahok sendiri.

Demikian disampaikan pengamat keuangan daerah, Dadan Suharmawijaya saat diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).

“Dalam titik tertentu (e-budgeting) justru malah membuat orang terpenjara,” kata Dadan.

Pasalnya, sistem itu belum ada payung hukumnya sehingga rentan dikriminalisasi. Ditambah lagi masih sangat sedikit yang menggunakan e-budgeting di Indonesia.


“Jadi e-budgeting ini masih sebatas inovasi, kalau tidak hati-hati bisa berujung kriminalisasi,”kata Dadang

Yang paling hangat, sebut Dadan mencontohkan, kasus proyek Payment Gateway yang menjerat mantan wakil menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

“Kayak kasus wamenkumham, bikin inovasi belum ada regulasi akhirnya ya dikriminalisasi,” demikian Dadan.(wid/rmol/dep)