Pemerintah Terlalu Genit Campuri Internal Parpol Sampai Lupa Urus Rakyat

Yasonna Laoly.
Yasonna Laoly.
Yasonna Laoly.

POJOKSATU – Sejatinya, tugas pemerintah terhadap partai politik bukan untuk intervensi tapi pengawasan.

Jika pemerintah terlalu jauh terjun ke dalam menanggapi perbedaan pandangan dalam internal parpol itu sendiri, secara tidak langsung itu sama saja memecah belah NKRI.

Ketua Umum DPP Persatuan Advocat Muda Indonesia, Djafar Ruliansyah Lubis menegaskan, dalam perspektif hukum, pemerintah ikut memecah-belah parpol itu sama saja merupakan kejahatan kriminal sistemik, yang harus dilawan bukan didiamkan.

“Sebenarnya pemerintah itu sadar, bahwa setiap parpol itu punya tata cara sendiri menyelesaikan konflik internalnya, akan tetapi pemerintah saat ini terlalu sangat genit dengan terhadap parpol yang ada. Apalagi dengan Parpol-Parpol Penyeimbang Perpolitikan,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (Grup Pojoksatu.id), Minggu (21/3).


Saking sangat genitnya, pemerintah sampai lupa untuk mengurusi keadaan ekonomi yang semakin terpuruk. Djafar mengingatkan, rakyat di bawah sudah menjerit kelaparan, pengangguran semakin meningkat, ditambah angka kriminalitas penyakit masyarakat yang semakin tajam.

Ia mengamati sepak terjang Menkumham Yasonna H Laoly belakangan ini tak ubahnya seperti melakukan manuver Kudeta Revolusi Dewan Jenderal pada tahun 1965.

“Pemerintah, dalam hal ini Menkumham jika terlalu dalam ikut memecah belah parpol bukan sebagai penengah atau hakim netralitas,” sambungnya.

Diakuinya memang pemerintah berhak untuk mengeluarkan keputusan bahwa parpol yang berkonflik untuk melakukan Munaslub atau apapun itu namanya dalam aturan parpol itu sendiri.

“Ini malah yang ditakuti pemerintah adalah parpol-parpol penyeimbang yaitu KMP, sehingga dilucuti satu persatu tanpa memikirkan rakyat,” kritiknya.(wid/rmol/dep)