Program Sejuta Rumah Mulai April

Ilustrasi

Model-Rumah-Murah

POJOKSATU – Ada kabar gembira bagi 13,6 juta rumah tangga yang saat ini belum memiliki rumah layak huni. Impian untuk memiliki rumah yang layak terbuka lebar seiring segera dimulainya program sejuta rumah rakyat.

Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin mengatakan, saat ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono beserta jajarannya sangat bersemangat untuk segera memulai program sejuta rumah rakyat. ’’Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) meminta April diluncurkan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (Grup Pojoksatu.id) Sabtu (21/2).

Menurut Wijayanto, koordinasi pelaksanaan program sejuta rumah rakyat memang dipegang langsung oleh Wapres JK. Selain Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menjadi aktor utama, program itu melibatkan banyak unsur lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, hingga BUMN. ’’Program ini memang dikeroyok agar cepat terlaksana,’’ jelas mantan wakil rektor Universitas Paramadina tersebut.


Satu capaian penting dari program itu, lanjut dia, adalah kesepakatan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk memangkas perizinan pembangunan rumah bagi pengembang atau developer. Tidak main-main, perizinan yang sebelumnya berjumlah 44 akan dipangkas menjadi delapan saja. ’’Pemangkasan 36 izin bisa membuat harga rumah lebih murah 20 persen,’’ ucapnya.

Tahun lalu pemerintah sudah menetapkan batasan harga rumah yang bisa mendapat fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibagi dalam sembilan zona. Misalnya, harga rumah di kawasan Jabodetabek maksimal Rp 120 juta, Jawa (selain Jabodetabek) Rp 105 juta, Sumatera (selain Babel) Rp 105 juta, Kalimantan Rp 118 juta, Sulawesi Rp 110 juta, dan paling mahal Papua serta Papua Barat Rp 165 juta.

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, selain bebas PPN, pemerintah sudah sepakat untuk memberikan beberapa insentif lain bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa membeli rumah rakyat. ’’Contohnya, subsidi uang muka Rp 4 juta dan bunga KPR 5 persen,’’ ujarnya.

Jika dibandingkan dengan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) umum yang berkisar 12–13 persen per tahun, bunga KPR rumah rakyat memang sangat rendah.

Menurut Basuki, sebelumnya bunga KPR rumah rakyat ditetapkan sebesar 7,5 persen. Dengan bunga tersebut, cicilan per bulan sekitar Rp 800 ribu per bulan. Nah, dengan diturunkan menjadi 5 persen, cicilan pun akan lebih ringan menjadi Rp 600–700 ribu per bulan. ’’Bagi keluarga sederhana, penghematan Rp 100–200 ribu per bulan itu sangat membantu,’’ katanya.

Basuki menambahkan, rumah murah akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia karena pemerintah sudah bekerja sama dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi). Untuk wilayah kota besar, rumah rakyat akan dibangun dalam bentuk rumah susun (rusun), sedangkan di kota kecil akan dibangun dalam bentuk rumah tapak. ’’Tinggal nanti lihat ketersediaan lahannya saja,’’ ujarnya.

Basuki menyebut, total kebutuhan dana pembangunan sejuta rumah rakyat itu diperkirakan mencapai Rp 75 triliun. Di antara jumlah tersebut, pemerintah menyediakan Rp 8,1 triliun dan sisanya dari perbankan, BUMN, maupun dana dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). ’’Dari sisi pendanaan, mudah-mudahan cukup,’’ katanya. (owi/c7/sof/dep)