“Pak Jokowi, Demi Penghematan, Pulanglah ke Istana Jakarta”

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla

171229_601893_jokowi_jk_rapat_kabinet_HL

POJOKSATU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan balik lagi berkantor ke Istana Negara Jakarta.

“Pak Jokowi, demi penghematan anggaran negara, pulanglah ke Istana Jakarta,” kata Direktur Centre For Budget Anggaran (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada redaksi, Minggu (22/2).

Menurut dia, dengan sekarang berkantor di Istana Negara Bogor, dan mengadakan rapat kerja dengan para menteri serta menerima tamu kenegaraan di sana, akan berakibat pada double dan pemborosan anggaran.


Untuk diketahui bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan pengelola Istana Kepresidenan Bogor hanya sebesar Rp 26.8 miliar. Alokasi anggaran ini bukan disiapkan untuk membuka kantor atau mengadakan rapat kenegaraan untuk tiap hari. Tapi, kalau Jokowi tetap ngotot membuka kantor kepresidenan di Istana Bogor maka alokasi anggaran bisa kemungkinan habis dengan cepat sekali.

“Kalau alokasi anggaran sebesar Rp 26.8 miliar habis, maka kemungkinan akan dipakai juga alokasi anggaran penyelenggara pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp.70.9 miliar,” ungkapnya.

Dengan begitu jelas Uchok, maka anggaran yang ada di Istana Kepresidenan Bogor dan Jakarta, akan double. “Coba pak Jokowi berkantor di Jakarta saja, maka alokasi anggaran yang ada pada Istana Bogor, tidak akan terpakai, dan menjadi penghematan anggaran negara,” ujarnya.

Selain double anggaran, lanjut Uchok, bila berkantor dan mengadakan rapat rapat di Istana Bogor, akan berdampak pada pemborosan anggaran atau akan menguras anggaran pada setiap kementerian. Sebagimana diketahui jarak dari Jakarta-Bogor 70 Km. Bila seorang menteri memakai mobil merek Crown Royal Salon akan menghabiskan bahan bakar minyak pulang pergi sebanyak 24 liter.

“Dengan harga pertamax persatu liter sebesar Rp 8.800. Maka, akan menghabiskan anggaran untuk 34 menteri sebanyak Rp 7.180.800 sekali rapat,” bebernya.

Kemudian, kalau para menteri mengadalan rapat di Jakarta, maka tidak akan dapat uang harian perjalanan dinas dan uang representasi. Tapi karena rapat kota Bogor, bagian wilayah Jawa Barat, maka para menteri akan dapat uang uang harian perjalanan dinas dan uang representas, untuk 34 menteri sebanyak 23.120.000 untuk sekali rapat.

“Jadi simulasi di atas, secara total anggaran 34 menteri untuk pulang pergi Jakarta-Bogor, dan uang harian perjalanan dinas serta uang representasi akan menghabiskan sebesar Rp 30.300.800. Kemudian, kalau dalam satu bulan, ada empat kali rapat antara menteri dengan presiden, maka pemerintah melakukan pemborosan anggaran sebesar Rp 121.203.200. Padahal kalau rapat di Jakarta, Presiden Jokowi bisa menghemat anggaran sebesar Rp 121 juta perbulan,” demikian Uchok. (rus/rmol/dep)