Soal Laporan Kekayaan PNS, Prof Lauddin: Kalau Miskin Apa yang Mau Dilaporkan

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKSATU – Adanya Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang menghimbau agar setiap aparatur sipil negara (ASN) untuk melaporkan harta kekayaannya dipandang tidak relevan oleh Guru Besar Hukum Universitas Andi Djemma, Prof Lauddin Marsuni dengan kondisi PNS sekarang ini.

Menurut Lauddin, pemerintah seharusnya lebih jeli melihat kondisi pegawai negeri sipil. Tidak semua PNS memiliki harta dan kekuasaan. Sebenarnya, niat pemerintah bagus tetapi tidak relevan.

“Kecenderungannya PNS yang diberi kekuasaan dan kewenangan menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri yang berujung pada tindak korupsi. Kan ini yang mau dicegah,” katanya saat ditemui dikantornya, kemarin.

Jika semua PNS melaporkan kekayaannya, kemungkinan besar biaya pelaporan lebih besar daripada harta yang mau dilaporkan. Contohnya bagi PNS dengan golongan I dan II/b, PNS golongan ini tentunya memiliki gaji yang sedikit, karena memiliki pendidikan rendah, dan tentunya diasumsikan PNS ini orang miskin. “Kalau miskin apanya yang mau dilaporkan,” cetusnya.


Untuk itu, diharapkan pemerintah lebih merinci dalam surat edaran tersebut akan pelaporan harta kekayaan PNS. Hendaknya dikhususkan bagi pegawai negeri dengan golongan dan pangkat berapa, sudah punya gaji, atau PNS yang memiliki jabatan tertentu. Agar surat edaran itu tidak membebani PNS dan efektif.

“Jangan karena surat edaran ini membuat PNS melawan balik, artinya PNS acuh. Tidak punya harta tetapi disuruh melaporkan. Itu bodoh namanya. apa yang mau dilaporkan kalau tidak ada hartanya. Justru dikawatirkan lebih banyak biaya dikeluarkan untuk mengisi format laporan ini daripada jumlah harta mau dilaporkan,” jelasnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakn, ASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN akan dikenai sanksi berat. Yakni, peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional.

“Ini bukan cuma gertak sambal, tapi akan kami lakukan. Aturan ini kan baik untuk seluruh ASN dalam menciptakan zona bebas korupsi,” terang Yuddy di Jakarta.

Yuddy menambahkan, pihaknya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Harapannya, para pimpinan instansi pemerintah menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN secara bertahap. Hal itu akan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan LHKASN.

Laporan ini dibuat lebih sederhana dan disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini pihak Inspektorat.

“LHKASN ini harus sudah disampaikan paling lambat tiga bulan setelah kebijakan ditetapkan, dan paling lambat sebulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, serta sebulan setelah berhenti dari jabatan,” terangnya. (idr/fajar/lya)