Ada Rekening Gendut Pejabat DKI

ahok-dan-ketua-PPATK-M

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada transaksi mencurigakan yang dilakukan pejabat Pemprov DKI Jakarta. PPATK sudah mendalami rekening pejabat bersangkutan. Namun, nama-nama mereka masih ditutup rapat. Yang pasti, dokumen itu sudah diserahkan ke Gubernur Basuki T. Purnama alias Ahok untuk ditindaklanjuti.

Deputi Pemberantasan PPATK Wirzal Yanwari menyatakan, ada beberapa pejabat DKI yang terdeteksi radar PPATK. Mereka dicurigai karena berangkat dari beberapa sudut pandang. Mulai pola transaksi, jumlah rekening, hingga profil pejabat tersebut. Jumlah transaksi dan saldo rekening mereka tidak sesuai dengan profil bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan hukum, lanjut Wirzal, PPATK kemudian mendalami rekening beberapa pejabat itu. ”Ruang kami cuma menganalisis dan melaporkan. Urusan penindakan dan segala macamnya itu ruang dan wewenang lembaga penegak hukum,” ujarnya kepada Jawa Pos di balai kota kemarin (21/1).


Saat ditanya soal identitas pejabat dan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana saja, Wirzal enggan membeberkan. Dia menyebut lembaganya tidak diperkenankan undang-undang (UU) untuk memublikasikan hasil analisis pejabat tertentu. Dia hanya meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman yang dilakukan lembaga penegak hukum.

Disinggung soal berapa jumlah transaksi pejabat yang mencurigakan itu, Wirzal beralasan lupa. Yang jelas, tambah dia, transaksi yang terindikasi mencurigakan tidak melihat besar atau kecilnya, melainkan lebih kepada soal sesuai atau tidak dengan profil pejabat bersangkutan. ”Misalnya, gaji pejabat DKI sekitar Rp 50 juta sebulan, tapi ada transaksi di atas itu, meski kecil tetap masuk radar kami,” jelas dia.

Ketua PPATK Mohammad Yusuf menyatakan akan ada kejutan soal pejabat DKI yang terdeteksi lembaganya. Namun, sama halnya dengan Wirzal, dia menutup rapat identitas mereka. Dia berharap lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan cepat menindaklanjuti hasil analisis yang sudah disampaikan. Dengan demikian, rasa penasaran publik cepat terobati. ”Tunggu tanggal mainnya. Pokoknya sudah ditangani lembaga penegak hukum,” katanya.

Ditemui di tempat yang sama, Ahok mengatakan sudah mengantongi nama-nama yang dimaksud PPATK. Namun, dia juga bungkam. Kalau disebut, dia khawatir anak buahnya itu menghilangkan bukti dan meninggalkan tugasnya sebagai pejabat pemprov.

Yang jelas, Ahok mengaku sudah lama curiga dengan salah seorang pejabat tersebut. Hal itu bisa dilihat dari gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan gaya hidup PNS DKI pada umumnya. ”Orang ini pinter, kalau dibocorin sekarang bahaya. Jadi, biarkan kita menunggu lembaga berwenang aja yang mengusutnya,” papar dia.

Mantan bupati Belitung Timur itu kembali mengingatkan agar seluruh SKPD di lingkungan pemprov semakin aktif melakukan transaksi dengan cara nontunai. Tujuannya, seluruh transaksi bisa direkam PPATK. Dia mengancam akan kembali memberikan sanksi jika masih ada SKPD yang nekat melakukan transaksi dengan cara tunai.

Selain itu, Ahok mendesak seluruh PNS DKI segera melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Instruksi itu berlaku tidak hanya untuk pejabat eselon I dan II, tapi juga untuk eselon III dan IV. “Semuanya, semua lurah harus lapor harta kekayaan,” tegasnya.

Kemarin PPATK datang ke balai kota untuk menandatangani perjanjian kerja sama. Tujuannya, PPATK aktif memantau segala bentuk transaksi pejabat DKI. Cara tersebut diharapkan bisa menjadi model pemerintahan yang bersih dan transparan serta menjadi contoh pemerintah daerah lain di Indonesia. Selain PPATK dan gubernur, hadir beberapa pejabat pemprov lain. Di antaranya, Wagub Djarot Saiful Hidajat dan Sekda Saefullah. (fai/co1/hud)