Dua Janji Jokowi yang Gagal Diwujudkan sebelum 100 Hari Masa Pemerintahannya

Jokowi

jokowi2

MERPATI tak pernah ingkar janji. Merpati beda dengan politisi. Sebagai politisi, Jokowi sering berjanji sebelum dia terpilih menjadi presiden. Setelah terpilih, masyarakat menaruh harapan besar kepada Jokowi merealisasikan janji-janjinya. Namun, belum genap 100 hari masa pemerintahannya, ada dua janji Jokowi yang gagal direalisasikannya. Apa saja?

1. Kabinet Jokowi berasal dari figur profesional dan bebas partai

Sebelum terpilih, Jokowi berulang kali berjanji tidak akan ada politik transaksional ataupun bagi-bagi menteri di antara partai Koalisi. Jokowi menegaskan jika koalisi yang mendukungnya adalah koalisi tanpa syarat.


Fakta: Jokowi memberi jatah kepada parpol pendukungnya.

15 diantara 34 menteri berasal dari parpol pendukung koalisi. Sebelum pengumuman nama-nama menteri, Jokowi bahkan membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa dirinya akan memberikan kuota 20 persen kursi menteri kepada partai pendukungnya. Jatah menteri untuk parpol pendukung Jokowi adalah: PDIP (5 menteri), PKB (4), Nasdem (3), Hanura (2), dan PPP (1).

sip_jaksa_agung1

Tidak berhenti pada pemilihan menteri, Jokowi memilih figur yang berasal dari parpol pendukungnya untuk mengisi jabatan Jaksa Agung. Tokoh penting penegakan hukum di Indonesia pilihan presiden itu adalah kader Partai Nasdem, H M. Prasetyo.

BAGI-BAGI JABATAN: Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami anggota Wantimpres Malik Fajar usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1). (Agus Wahyudi /JP)

BAGI-BAGI JABATAN: Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami anggota Wantimpres Malik Fajar usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1). (Agus Wahyudi /JP)
Langkah Jokowi memilih figur parpol untuk mengisi jabatan di pemerintahannya berlanjut saat memilih anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 6 dari 9 anggota Wantimpres berasal dari partai pendukung. PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI, dan PPP masing-masing mendapat jatah 1 kursi.

2. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Saat kampanye, pasangan Jokowi-Kalla membuat sembilan agenda prioritas yang akan mereka kerjakan begitu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Sembilan agenda yang bisa dilihat di website KPU tersebut dinamakan Nawa Cita.

Salah satu agenda Jokowi adalah pemberantasan korupsi. Agenda itu tertulis pada butir ke-4 Nawa Cita.

Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Fakta: Jokowi tetap mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap.

profil_budigunawan

Sehari sebelum fit and proper test Budi Gunawan oleh komisi III DPR, KPK menetapkannya sebagai tersangka penerimaan suap dan gratifikasi. Meski banyak suara masyarakat menolak pencalonan tersebut, Jokowi tidak menarik pencalonan Budi Gunawan dan memilih mengikuti proses pemilihan di DPR. Budi Gunawan pun terpilih secara meyakinkan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Menindak lanjuti putusan DPR, Jokowi memutuskan menunda pelantikan Budi Gunawan sambil menggaris bawahi jika ini adalah penundaan, bukan pembatalan. (Iwan Iwe/JP)