Kapolri Pilihan Jokowi Melenggang Mulus

Wakapolri, Komjen Budi Gunawan
Komjenpol Budi Gunawan
Komjenpol Budi Gunawan

POJOKSATU- Langkah Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri sepertinya tak terbendung. Kendati sempat tersangkut kasus rekening gendut, tampaknya Budi telah berhasil memikat hati fraksi-fraksi di DPR. Bahkan, Koalisi Merah Putih (KMP) yang biasanya kritis terhadap pemerintah tampaknya juga mendukung penunjukan Budi sebagai Kapolri.

Misalnya sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Partai yang identik dengan warna putih itu tidak memberikan reaksi penolakan terhadap sosok Budi. Anggota Komisi III DPR dari FPKS Nasir Jamil menilai, salah satu penilaian negatif dari beberapa pihak selama ini terkait dengan kepemilikan rekening gendut. Nasir menganggap hal itu sebagai isu lama yang sejatinya sudah terklarifikasi. ”Tidak masalah asalkan rekening itu didapat tidak melalui kejahatan,” ujarnya.

Menurut Nasir, Budi yang merupakan Kapolri pilihan Jokowi ini secara persyaratan sudah memiliki pengalaman yang cukup. Sebelum menjabat Kalemdikpol, Budi pernah menjabat Kapolda Bali. Pengalaman itu sudah bisa menjadi tolok ukur kelayakan Budi untuk memimpin korps Bhayangkara.

”Ini tentu menjadi modal Budi untuk melanjutkan reformasi di tubuh Polri,” ujarnya.


Nasir menambahkan, komisi III memiliki mekanisme tersendiri sebelum melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Kapolri. Bisa saja nanti komisi III mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta tanggapan soal pencalonan Budi. ”Hasilnya nanti kembali kepada masing-masing fraksi,” ujarnya.

Partai Amanat Nasional (PAN) secara terpisah juga tidak mempersoalkan pencalonan Budi. Sekretaris Jenderal DPP PAN yang juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, dipilihnya Budi tentu sudah melalui pertimbangan matang. Dia yakin bahwa Budi juga sudah melalui proses di Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri.

”PAN simpel saja. Seorang prajurit kalau sudah mengemban bintang (jenderal) tentu sudah lolos kualifikasi wanjakti,” ujarnya.

Selain itu, Taufik tidak mempersoalkan kedekatan Budi dengan Jokowi maupun PDIP. Terpilihnya Budi merupakan hak prerogatif dan kewenangan khusus presiden.

”PAN menghargai aspirasi dan hak prerogatif presiden,” ucap dia.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar juga sudah memastikan dukungan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. Sekretaris Fraksi Partai Golkar sekaligus anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung pencalonan Budi dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Di pihak lain, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa komisinya berencana menggelar rapat pleno uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pada 19 Januari mendatang. Rencana itu muncul dari hasil rapat internal Komisi III DPR. ”Nantinya akan disampaikan ke rapat bamus (badan musyawarah) besok,” ujarnya.

Selain itu, melanjutkan tradisi uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri sebelumnya, komisi III akan mengunjungi kediaman Budi sebelum tes dilaksanakan. Kunjungan itu direncanakan berlangsung Jumat mendatang (16/1). ”Setelah salat Jumat, kami akan mengunjungi kediaman calon Kapolri,” tutur dia.

Wacana agar komisi III memanggil KPK dan PPATK untuk mengklarifikasi rekening Budi mungkin tidak terealisasi. Komisi III memilih untuk mendalami rekam jejak Budi melalui kunjungan langsung dan fit and proper test saja.

Di KMP, hanya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang masih agak malu-malu langsung mendukung Budi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, dalam pemilihan jaksa agung dan Kapolri, presiden melakukan pendekatan yang berbeda jika dibandingkan dengan penentuan komposisi kabinet.

”Saat kabinet, presiden bilang bahwa rekam jejak calon menteri penting. Karena itu, presiden perlu masukan KPK dan PPATK. Tapi, kali ini presiden melakukan pendekatan berbeda, hak prerogatif,” ujar Muzani di sela-sela sidang paripurna DPR di gedung parlemen, Jakarta (12/1).

Ditambahkan, presiden punya wewenang untuk mengajukan satu atau beberapa nama sebagai calon Kapolri. Karena yang dicalonkan saat ini adalah kandidat tunggal, itu juga merupakan kewenangan presiden.

”Yang menarik adalah pendekatan yang berbeda itu,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Muzani menduga, penunjukan Budi merupakan bagian dari proses terima kasih yang belum selesai. Tampaknya proses itu akan berlangsung terus dan tidak bisa dipastikan kapan berakhir. Dia mengaku khawatir dengan berjalannya budaya terima kasih tersebut di penentuan posisi strategis bidang penegakan hukum.

”Kami ingin presiden menjalankan tugasnya sesuai konstitusi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden (diharapkan) tidak dibayang-bayangi ketua parpol yang secara tersamar menjadi ’perdana menteri’ dalam pemerintahan,” sorotnya.

Meski begitu, Partai Gerindra belum memastikan untuk menolak pencalonan Budi. Muzani menyatakan, pihaknya perlu mengkaji sosok Budi terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan diterima atau ditolak oleh Fraksi Partai Gerindra.

”Kami akan panggil anggota kami di komisi III untuk mendapatkan masukan,” jelas dia.

Karena pemilihan Budi sebagai calon tunggal Kapolri sepertinya tak terhalang lagi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengawasi secara ketat. Komisioner Kompolnas M. Nasser mengatakan, Kompolnas sebenarnya telah memeriksa Budi terkait dengan kasus rekening gendut. Hasilnya, sesuai dengan keterangan Bareskrim, Budi tidak berhubungan dengan masalah itu.

”Namun, melihat aspirasi masyarakat, tentu Kompolnas akan mengawasi kinerja Budi Gunawan jika akhirnya terpilih,” ujarnya.

Pengawasan kinerja Polri dan Kapolri tentu akan lebih ketat. Tujuan utamanya, tidak terjadi lagi kasus kekerasan oleh polisi seperti setahun lalu, yakni bentrokan antara polisi-TNI serta polisi-warga. ”Ini salah satu indikator kinerja Kapolri,” paparnya.

Sebenarnya Kompolnas mengajukan pergantian Kapolri dengan beberapa nama. Sebab, memang Kapolri yang menjabat saat ini layak diganti. Penyebabnya tentu kinerja Polri yang menurun serta bentrokan polisi yang meningkat. ”Tentu harapannya kinerja Polri menjadi lebih baik dengan pergantian ini,” ucap dia.

Selain itu, ada berbagai janji dari Kapolri saat ini yang tidak terlaksana. Salah satunya pembenahan internal Polri. Hal tersebut sama sekali tidak terdengar saat Sutarman menjabat. ”Tentu kami harus meresponsnya,” ujarnya.

Sedangkan tentang Budi, Kompolnas memastikan bahwa kemampuannya sangat mencukupi untuk menjadi Kapolri. Apalagi, dia selalu menjadi lulusan terbaik dalam setiap tingkat pendidikan di Polri. ”Tentu kemampuan ini juga perlu diimbangi dengan integritas yang baik,” tambah dia. (ps/jp)