Kasus Rekening Gendut, DPR Bisa Tolak Budi Jadi Kapolri

Wakapolri, Komjen Budi Gunawan

Budi Gunawan

POJOKSATU- Presiden Joko Widodo boleh-boleh saja memilih Komisari Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Meski Budi diduga memiliki rekening gendut, orang nomor satu di Indonesia itu tetap mengabaikannya. Namun, tidak demikian DPR. Wakil rakyat tersebut berjanji menggagalkan Budi menjabat Kapolri jika memang terlibat kasus rekening gendut.

Kepastian itu dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, Minggu (11/1). Saat dihubungi Jawa Pos (Pojoksatu Grup), Didik menyatakan sudah mendengar bahwa Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

”Kami sudah dengar. Budi Gunawan merupakan satu-satunya yang diajukan oleh Jokowi,” ujarnya.


Didik menjelaskan, proses pengajuan Budi tidak menyalahi aturan. Awalnya, calon Kapolri digodok Kompolnas. Setelah muncul satu nama, Kompolnas akan menyerahkan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan. ”Baru diajukan ke DPR. Prosesnya tidak ada yang salah. Sesuai dengan UU Nomor 2/2002 Polri,” paparnya.

Meski pengajuannya bersifat normal, tidak demikian halnya dengan sosok Budi. Pria yang lahir di Surakarta itu merupakan sosok kontroversial. Rekam jejak Budi dinilai tidak bersih. Selain diduga terlibat dalam kasus rekening gendut Polri, ajudan Megawati ketika masih menjabat presiden tersebut dikenal sebagai tim sukses Jokowi. Padahal, seharusnya Polri atau TNI tidak boleh ikut campur dalam politik praktis.

Menurut dia, saat ini masyarakat menginginkan korps baju cokelat itu berubah semakin kuat, sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Didik mengaku, untuk mereformasi Polri, dibutuhkan Kapolri yang benar-benar bersih.

Selain itu, Budi dikabarkan menjadi pendukung setia Jokowi saat maju sebagai capres. Bahkan, dia ditengarai turut membuat visi dan misi Jokowi. Didik mengaku tidak sepantasnya seorang pejabat Polri yang masih aktif ikut berpolitik praktis. ”Ini melanggar netralitas Polri,” terangnya.

Didik mengatakan, secepatnya Komisi III DPR memanggil Budi untuk mengikuti fit and proper test. Didik berjanji dalam uji kelayakan menanyakan kepada Budi terkait dengan rekening gendut dan ketidaknetralannya karena membantu Jokowi memenangkan pemilu.

Posisi DPR sangat menentukan lolos tidaknya Budi menjadi Kapolri. Jika jawaban Budi bisa diterima dan dibuktikan, dia akan lolos menjadi Kapolri. Namun, jika dia tidak mampu menjawab pertanyaan atau tidak bisa menghadirkan bukti tentang kepemilikan rekening puluhan miliar rupiah tersebut, DPR bisa menolak penunjukan Budi sebagai Kapolri. ”Kalau ditolak DPR, otomatis Jokowi harus cari penggantinya,” jelasnya.

Kekecewaan Didik bukan hanya terhadap sosok Budi. Namun, juga soal mekanisme pemilihan Budi yang cenderung tertutup dan tidak transparan. Salah satu indikator pemilihan Budi tidak transparan adalah tidak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon Kapolri.

Didik mengaku tidak tahu alasan pemerintah menggunakan standar yang berbeda dalam memilih Kapolri dan menteri. Padahal, Kapolri juga bekerja untuk presiden. ”Mari kita tanyakan saja kepada Presiden. Mengapa Presiden tidak pakai KPK dan PPATK?” terangnya.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menyadari bahwa sosok Budi banyak menuai kontroversi, PDIP menyatakan segera melakukan komunikasi politik demi mendapat dukungan para fraksi atas pencalonan Budi.

Plt Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP menyatakan dukungan penuh atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan Budi yang saat ini menjabat Kalemdikpol itu. Hasto menaruh kepercayaan bahwa Jokowi mengambil keputusan melalui pertimbangan yang matang.

”Dipastikan juga (Presiden) menerapkan target-target dan agenda yang harus dijalankan Kapolri baru,” ujar Hasto dalam keterangannya (11/1).

Hasto menilai, munculnya kritik publik atas pencalonan mantan ajudan Megawati saat menjadi presiden itu wajar. Dalam hal ini, banyak yang menilai bahwa calon Kapolri sebaiknya tidak hanya satu orang, tapi bisa memunculkan alternatif untuk dipilih bagi DPR. Namun, Hasto menilai penunjukan Budi sebagai calon tunggal bukanlah sesuatu yang aneh.

”Praktik politik di mana pun, Presiden selalu menunjuk orang yang sudah dikenal kepemimpinan dan profesionalitasnya untuk membantu Presiden,” ujarnya. Hasto mengingatkan, pada era SBY, calon Kapolri juga tunggal.

Hasto menyatakan, sosok Budi dalam hal ini sudah dikenal Jokowi. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan. Namun, penunjukan Budi juga sudah sesuai dengan undang-undang dan mekanisme dari Polri. (ps)