Mendagri Sebut Penyaluran Bansos tak Terencana

Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: dok.JPNN/pojoksatu.id
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: dok.JPNN/pojoksatu.id
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: dok.JPNN/pojoksatu.id

POJOKSATU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan terdapat beberapa pokok permasalahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Misalnya terkait perencanaan, saat ini terdapat indikasi belum semua daerah menyusun APBD secara transparan.

“Selain itu juga masih ada ketidakselarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan APBD. Proses pembahasan APBD masih belum sesuai ketentuan. Misalnya, pemberian bantuan sosial tidak terencana. Tahapan-tahapan penyusunan APBD juga masih tidak tepat waktu. Demikian juga soal penerimaan dana bansos dan hibah fiktif, masih ada,” kata Tjahjo lewat pesan elektronik yang diterima JPNN, Senin (15/12).

Tjahjo menjabarkan, area rawan korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi proses penyusunan anggaran, pajak pengadaan barang jasa masih belum transparan, belanja perjalanan dinas-retribusi daerah dan bansos-hibah, masih menjadi masalah di beberapa daerah.


“Perlu penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, serta penyempurnaan beberapa regulasi serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan,” ujarnya.

Kemendagri, kata Tjahjo, akan terus memfasilitasi, guna mendorong Pemda melakukan inovasi-inovasi baru pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Serta membangun komitmen anti korupsi di seluruh lini melalui penerapan zona integritas, pengendalian unit gratifikasi dan mendorong pemda, mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

“Pemda harus berusaha punya peta resiko-rawan korupsi serta membangun pengendalian. Kemendagri akan terus melaksanakan instrumen pengawasan yang efektif, agar seluruh risiko penyimpangan pengelenggaraan keuangan pusat dan daerah dapat dimitiasi,” katanya.(gir/jpnn)