2015, Polri Dijatah Rp 51,6 Triliun

Polisi foto-gangnam-style
Ilustrasi. Foto: JPNN

Pemerintah memberikan anggaran untuk Kepolisian RI sebesar Rp 51,6 triliun pada 2015 nanti. Jumlah ini lebih kecil dari yang diusulkan sebesar Rp 63 triliun.

“Anggaran Polri tahun 2015 adalah Rp 51,6 triliun. Kita ajukan Rp 63 triliun, yang disetujui Rp 51,6 triliun,” kata Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan Irjen Tito Karnavian ditemui usai sebuah seminar di Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Dijelaskan Tito, disetujuinya anggaran Rp 51,6 triliun itu bukan karena pengajuan Polri. Tapi, kata dia, karena dalam tiga tahun berturut-turut Polri mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya dengan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian tanpa paragraf atau catatan apapun dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Sehingga akhirnya Polri mampu mempertanggungjawabkan keuangan, maka yang kita ajukan relatif signifikan,” ungkap mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri ini.


Persetujuan besaran anggaran Polri untuk 2015 itu juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, saat menghadiri apel di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12) lalu.

Tito menjelaskan, anggaran itu nantinya akan dipakai untuk keperluan Polri. Dia merincikan, dari Rp 56,1 triliun itu, Rp 31 triliun atau 62 persen digunakan untuk belanja pegawai termasuk remunerasi.

Kemudian, Rp 13 triliun atau 28 persen digunakan untuk belanja barang, serta kurang lebih Rp 6 triliun atau sekira lebih kurang 10 persen digunakan sebagai belanja modal.

Dijelaskan Tito, belanja modal itu seperti untuk pembeliat alat material khusus Polri. Misalnya, baju anti peluru, alat pengendalian massa, sepeda motor dan kelengkapan penyelidikan serta penyidikan.

Dia menjelaskan, Rp 500 miliar dari pinjaman dari dalam negeri digunakan untuk membeli alat material khusus (almatsus) buatan lokal. “Ini untuk mendorong industri dalam negeri, maka kita wajib belanja di dalam negeri,” katanya. Sedangkan yang bersumber dari pinjaman luar negeri digunakan untuk membeli peralatan teknologi yang tak dipunyai dalam negeri. “Karena kita butuh alat yang canggih,” imbuh mantan Kapolda Papua itu. (boy/jpnn)