POJOKSATU.ID -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai bukti nyata kehadiran negara.
Anak-anak sekolah dijamin tidak lagi belajar dalam keadaan lapar.
Namun di saat yang sama, kritik keras datang dari Komisi X DPR RI yang menyoroti nasib Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Program penopang mahasiswa dari keluarga miskin yang justru kalah saing dari sisi perhatian dan keberpihakan anggaran.
Kritik ini bukan semata soal besar-kecilnya angka di APBN.
Lebih dari itu, ia menyentuh pertanyaan mendasar: ke mana arah peradaban yang sedang dibangun negara?
Apakah Indonesia sedang menyiapkan generasi cerdas dan unggul, atau sekadar memastikan generasi yang kenyang hari ini tanpa jaminan masa depan?
“Anak Indonesia hari ini dijamin makan, tapi belum tentu bisa kuliah.” Kalimat ini kini menjadi refleksi tajam dari kegelisahan banyak pihak.
Baca Juga: Tambang Bermasalah Diambil BUMN, Tapi Siapa yang Menanggung Dosa Lama?
Negara Hadir Lewat Program Populer, Tapi Absen dalam Investasi Jangka Panjang
MBG adalah program yang mudah dipahami publik.
Dampaknya kasat mata, cepat dirasakan, dan kuat secara politis.
Piring makan anak sekolah terisi, dapur ekonomi lokal bergerak, dan negara terlihat bekerja.
Sebaliknya, KIP Kuliah bergerak di ruang yang lebih sunyi.
Ia tidak viral, tidak kasat mata, dan manfaatnya baru terasa bertahun-tahun kemudian ketika penerima manfaat lulus, bekerja, atau berkontribusi bagi bangsa.
Di sinilah letak masalahnya.
Investasi kecerdasan kalah pamor dibanding kebijakan yang hasilnya instan.
Baca Juga: Eks Hakim MK Ungkap Fakta Mengejutkan: Putusan Usia Capres Jadi Awal Indonesia Tidak Baik-baik Saja
Komisi X DPR RI melihat ketimpangan ini sebagai sinyal keliru dalam penentuan prioritas nasional.
Pendidikan tinggi terutama bagi kelompok miskin seharusnya menjadi jantung strategi pembangunan SDM, bukan sekadar pelengkap kebijakan sosial.
Mahasiswa Miskin di Persimpangan Jalan
Bagi jutaan keluarga miskin, KIP Kuliah bukan sekadar bantuan.
Ia adalah satu-satunya tangga mobilitas sosial.
Baca Juga: Gaji Perdana PPPK Paruh Waktu Ngajuk Resmi Cair! Segini Nominalnya
Tanpa itu, kuliah kembali menjadi hak istimewa, bukan hak warga negara.
Ketika anggaran dan keberpihakan terhadap KIP Kuliah tertinggal, mahasiswa dari keluarga tidak mampu berada di posisi paling rentan.
Mereka bersaing di ruang akademik yang menuntut biaya hidup tinggi, akses teknologi, dan stabilitas ekonomi hal-hal yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh bantuan yang ada.
Ironisnya, negara justru tampak lebih agresif di fase awal pendidikan, namun melemah di tahap krusial yang menentukan kualitas intelektual dan kepemimpinan masa depan bangsa.
Bonus Demografi Tanpa Bonus Kualitas
Indonesia kerap membanggakan bonus demografi.
Namun bonus ini hanya bermakna jika diiringi kualitas SDM yang unggul.
Tanpa akses pendidikan tinggi yang adil, bonus demografi justru berisiko berubah menjadi bonus pengangguran terdidik atau tenaga kerja murah.
KIP Kuliah seharusnya menjadi instrumen utama untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak berhenti di bangku SMA.
Ketika program ini kalah prioritas, negara secara tidak langsung sedang mempersempit suplai ilmuwan, pendidik, peneliti, dan inovator masa depan.
Negara mungkin berhasil memastikan generasi yang kenyang, tetapi belum tentu mencetak generasi yang berpikir kritis.
Kebijakan Sosial atau Strategi Peradaban?
Masalah utama bukan MBG versus KIP Kuliah.
Keduanya sama-sama penting.
Persoalannya adalah ketiadaan desain besar yang menghubungkan pemenuhan gizi, pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi dalam satu ekosistem kebijakan.
Baca Juga: Purbaya Buka-bukaan: Sudah Cium Kejanggalan di Kantor Pajak dan Bea Cukai Sebelum Kena OTT
Tanpa kesinambungan, MBG hanya akan menghasilkan generasi sehat secara fisik, namun rapuh secara intelektual.
Negara terlihat hadir di meja makan, tetapi belum sepenuhnya hadir di ruang kuliah.
Kritik Komisi X DPR RI menjadi pengingat bahwa pembangunan manusia tidak boleh berhenti di perut kenyang.
Kecerdasan adalah investasi peradaban, bukan beban anggaran.
Setiap rezim meninggalkan warisan.
Pertanyaannya, warisan seperti apa yang ingin ditinggalkan?
Generasi yang sekadar bertahan hidup, atau generasi yang mampu berpikir, berinovasi, dan memimpin?
Jika negara ingin sungguh-sungguh membangun masa depan, maka keberpihakan pada pendidikan tinggi terutama bagi rakyat miskin harus naik kelas menjadi strategi nasional, bukan sekadar program pendamping.
Karena pada akhirnya, bangsa besar tidak dibangun dari piring yang penuh semata, tetapi dari kepala yang terdidik.***
