POJOKSATU.id - Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mengkritisi praktik survei politik di Indonesia yang dinilai kerap menghasilkan temuan serupa antarberbagai lembaga. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai independensi proses pengumpulan data di lapangan.
Muslim mengatakan, salah satu dugaan yang berkembang di masyarakat adalah penggunaan jaringan pengelola surveior atau enumerator yang sama oleh sejumlah lembaga survei. Jika hal itu benar terjadi, hasil survei dari berbagai institusi berpotensi memiliki pola yang hampir identik.
"Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan," ujar Muslim Arbi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 31 Januari 2026.
Menurut dia, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan semata-mata berada pada lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang diduga mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah.
Muslim menilai, apabila sejumlah lembaga bergantung pada jaringan yang sama, independensi proses pengumpulan data dapat dipertanyakan. Kondisi tersebut berpotensi membuat hasil survei yang dipublikasikan menunjukkan kecenderungan yang serupa.
"Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan," katanya.
Ia bahkan menyebut pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai "mafia survei politik". Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan metodologi penelitian, tetapi juga menyangkut etika dalam proses demokrasi.
Muslim mengingatkan bahwa survei politik seharusnya menjadi instrumen ilmiah untuk memotret preferensi masyarakat, bukan digunakan untuk membentuk opini publik.
"Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat," ujarnya.
Dalam kajian ilmu politik, publikasi hasil survei memang dapat memengaruhi perilaku pemilih. Fenomena tersebut dikenal sebagai bandwagon effect, yakni kecenderungan pemilih mendukung kandidat yang dinilai unggul berdasarkan hasil survei. Sebaliknya, terdapat pula underdog effect, yaitu munculnya simpati kepada kandidat yang dianggap tertinggal.
Baca Juga: Asep Wahyuwijaya Bantah Nasdem Diakuisi Gerindra
Meski demikian, besarnya pengaruh hasil survei terhadap pilihan politik masyarakat bergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat literasi politik publik, konteks politik, serta kredibilitas lembaga yang melakukan survei.
Karena itu, Muslim menekankan pentingnya keterbukaan metodologi sebagai syarat utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil survei.
Ia mendorong setiap lembaga survei mempublikasikan secara rinci metode penelitian yang digunakan, mulai dari teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan, margin of error, tingkat kepercayaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap enumerator di lapangan.
Selain itu, menurutnya, proses validasi data juga perlu dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui bahwa seluruh wawancara benar-benar dilakukan sesuai prosedur dan tidak hanya berdasarkan laporan administratif.
"Semakin terbuka sebuah lembaga survei terhadap metodologi dan proses audit internalnya, semakin mudah pula publik menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan," pungkasnya.***