Murah Tapi Tidak Murah Hati, Ketika Janji Rp 100 Ribu Internet Rakyat Mengecewakan Pelanggan

POJOKSATU.ID - Layanan Internet Rakyat diperkenalkan sebagai solusi broadband murah merata.

Dengan tarif paket sekitar Rp 100.000 per bulan dan klaim kecepatan hingga 100 Mbps unlimited.

Layanan ini digadang-gadang bakal membuka akses internet cepat bagi rumah tangga, pelajar, pekerja WFH, hingga pelaku usaha kecil (UMKM) tanpa perlu kabel fiber optik.

Bagi banyak keluarga menengah ke bawah atau pelajar di daerah pinggiran kota/semiperdesaan, sejumlah angka itu terasa seperti angin segar.

Internet cepat, kuota tak terbatas, harga bersahabat.

Terlebih di masa ketika tugas daring, meeting online, dan jual-beli online UMKM butuh koneksi stabil.

Namun, di balik janji itu, muncul celah terutama di soal keberlanjutan dan kualitas layanan.

Beberapa pengamat telekomunikasi meragukan model bisnis Internet Rakyat bisa terus bertahan dengan tarif serendah itu.

Biaya operasional, termasuk pembayaran spektrum frekuensi 1,4 GHz, diperkirakan mencapai ratusan miliar per tahun.

Dengan beban seperti itu, ada kekhawatiran bahwa janji 100 Mbps dan unlimited akan sulit ditepati.

Apalagi jika jumlah pelanggan tumbuh pesat, atau di area dengan banyak pengguna.

Jika kapasitas tidak cukup, kualitas bisa tergerus.

Bagi konsumen yang berharap internet rumah layak dengan harga murah, hasilnya bisa jauh dari ekspektasi.

Bayangkan seorang pelajar di Bogor yang butuh mengerjakan tugas daring, mengikuti kelas online tapi saat sinyal datang, video sering buffering, koneksi lambat di malam hari.

Atau seorang pekerja WFH yang harus meeting Zoom, tapi gambar patah-patah karena jaringan fluktuatif.

Atau UMKM kecil yang ingin pasang lapak online, tetapi saat upload foto produk atau livestream, koneksi melambat merusak kepercayaan pelanggan.

Keluhan seperti itu tak bisa dianggap enteng.

Karena bagi banyak orang, internet bukan lagi kemewahan melainkan kebutuhan dasar untuk belajar, bekerja, dan menjalankan usaha.

Suara skeptis pun muncul apakah layanan murah ini benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu, atau lebih cepat tersedia di area perkotaan/terdekat BTS dahulu?

Sebagian konsumen menilai prioritas distribusi belum adil.

Ada kekhawatiran program ini lebih menguntungkan area sejahtera dulu padahal yang paling membutuhkan sering berada di pinggiran.

Menurut pengamat, tarif murah bisa jadi bagian peluncuran promosi dan tidak menjamin layanan bertahan jangka panjang.

Jika perusahaan penyedia tidak mampu menutup biaya operasional atau kapasitas infrastruktur terbatas, ada kemungkinan layanan menurun, atau tarif harus naik ke depannya.

Bagi konsumen yang sudah berharap banyak terutama pelajar dan UMKM ini bisa berarti beban baru.

Kekecewaan yang muncul bukan semata soal harga tetapi soal kepercayaan dan harapan.

Program Internet Rakyat memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan digital di Indonesia, tetapi hanya jika dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Para penyedia layanan dan regulator perlu menjelaskan dengan jelas di mana layanan tersedia sekarang, bagaimana kapasitas ditangani, dan apa jaminan kualitas ke depan.

Internet murah Rp 100.000 per bulan adalah ide mulia dan bisa jadi angin segar buat banyak keluarga, pelajar, pekerja WFH, dan UMKM kecil.

Namun realitanya, tanpa infrastruktur memadai dan model bisnis yang bertanggung jawab, layanan berisiko mengecewakan.

Sebelum konsumen terlalu berharap, penting bagi penyelenggara untuk membuktikan bahwa murah tidak berarti murahan.

Dan bagi publik penting untuk kritis, menuntut transparansi, dan mendorong pemerataan akses yang adil ke seluruh lapisan masyarakat.***