POJOKSATU.id - Masyarakat didorong ikut mengawal 100 hari kerja kepala daerah karena menjadi titik penting penentuan masa depan sebuah daerah untuk 5 tahun ke depan.
Hal itu disampaikan pengamat sosial dan ekonomi, Lalu Niqman Zahir, dalam keterangan yang diterima Pojoksatu.id.
Menurutnya, salah satu indikator kepemimpinan yang cerdas dan efektif adalah gebrakan yang dilakukan dalam 100 hari pertama.
Karena 100 hari pertama merupakan periode krusial yang menentukan keberhasilan kepemimpinan selama 5 tahun ke depan.
Pada masa ini, kepala daerah mencurahkan visi dan misinya untuk membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan daerah.
Jika langkah awal ini sukses, maka akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
Sebaliknya, kegagalan dalam 100 hari pertama, akan menyebabkan kendala pada periode kepemimpinannya bila tidak dilakukan perbaikan secara drastis.
"Karena 100 hari pertama adalah masalah kritis dan dan krusial bagi seorang kepala daerah," ujar Lalu Niqman Zahir.
Baca Juga: Usung Perubahan, Yorrys Raweyai Ingin Jadikan DPD RI Sarana Politik Perjuangan Daerah
Maka, masyarakat dan pemangku kepentingan perlu aktif mengawal, mengkritisi, dan memberikan dukungan agar kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Karena itu, pemimpin yang dipilih sebaiknya bukan hanya dinilai dari tampilan atau popularitas semata.
"Tetapi berdasarkan rekam jejak, integritas, dan dedikasinya terhadap rakyat," tegas dia.
Tujuan Mengawal 100 Hari Kerja Kepala Daerah
Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI ini lantas mengungkap beberapa alasan utama mengapa masyarakat perlu mengawal 100 hari kerja kepala daerah.
1. Membangun tim yang solid - Kepala daerah harus mampu membentuk tim yang profesional dan kompeten.
2. Menyusun program kerja yang berdampak langsung – Program yang dirancang harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
3. Membangun komunikasi politik yang baik – Kepala daerah harus bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung program-programnya.
Baca Juga: Isu Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI, Yorrys Raweyai Duga Upaya Pelemahan Lembaga
4. Menjaga keselarasan dengan RPJMD – Program harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Menampung kritik dan saran – Kritik yang membangun harus disampaikan secara santun dan diterima dengan lapang dada oleh kepala daerah.
Untuk mendukung hal ini, kepala daerah perlu menyediakan saluran khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran.
"baik melalui media sosial, media massa, maupun forum diskusi resmi," kata dia.
Program Prioritas 100 Hari Kerja
Lalu Niqman Zahir menilai, di berbagai daerah di Indonesia menghadapi permasalahan umum yang serupa.
Baca Juga: Permasalahan Sosial Makin Merajalela, Komite III DPD RI Desak Kemensos Tranformasi Sosial Menyeluruh
Karena itu, program-program yang diimplementasikan sebaiknya berfokus pada isu-isu utama, antara lain:
1. Penanggulangan Kemiskinan
Program ini tidak hanya berupa pemberian bantuan sosial, tetapi juga upaya pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Peningkatan Investasi
Dengan adanya investasi, lapangan kerja akan terbuka lebih luas.
Namun, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki kompetensi yang sesuai agar dapat mengisi posisi pekerjaan yang tersedia.
3. Peningkatan Pelayanan Publik
Langkah-langkah sederhana seperti kemudahan pembuatan KTP, perizinan usaha, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dapat memberikan dampak yang besar.
Baca Juga: Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Apresiasi Koperasi Merah Putih, Desa Produktif dan Mandiri
4. Pembangunan Infrastruktur Cerdas
Infrastruktur yang memadai, baik fisik seperti jalan dan jembatan, maupun digital seperti internet dan big data, sangat penting untuk mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
5. Peningkatan Kapasitas SDM
Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sangat penting untuk memastikan daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
6. Penanggulangan Korupsi
Masyarakat sudah muak dengan praktik korupsi yang menggerogoti keuangan negara. Kepala daerah harus menunjukkan keteladanan dalam integritas dan transparansi.
Tantangan yang Dihadapi
Kendati demikian, kepala daerah juga berpotensi mengalami sejumlah kendala dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, antara lain:
1. Kesolidan tim kerja – Jika tim tidak solid dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, maka implementasi program akan terhambat.
2. Keterbatasan waktu dan anggaran – Efisiensi APBN dan APBD membuat kepala daerah harus lebih kreatif dalam mengelola sumber daya.
3. Dinamika politik dan birokrasi – Kepala daerah harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik untuk mengatasi tantangan ini.
Peran Masyarakat dalam Mengawal Kepala Daerah
Atas berbagai hal tersebut di atas, Lalu Niqman Zahir menilai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kepala daerah.
"Sebagai masyarakat yang cerdas, kita memiliki peran penting dalam mengawal kinerja kepala daerah," tutur dia.
Selain itu, kritik yang membangun perlu disampaikan secara santun.
"Sementara dukungan harus diberikan jika kebijakan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat," sambung dia.
Menurutnya, dengan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat, maka dapat dipastikan kepala daerah telah berjalan di rel yang tepat.
"Yakni, benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tandas Lalu Niqman Zahir.***
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini: