POJOKSATU.id - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyatakan selamat kepada semua pihak yang telah menyelesaikan tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Pilpres.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersiap untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

DPP LDII mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap pemerintah dan mengapresiasi sikap kenegarawanan seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang menerima hasil sengketa Pemilu.

Baca Juga: Arah Pembangunan Prabowo-Gibran: Inward dan Outward Looking?

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menekankan bahwa perjuangan Prabowo dan Gibran belum berakhir. Saatnya bagi mereka untuk memulai bekerja dan memikirkan masa depan bangsa.

DPP LDII menyampaikan lima poin permintaan yang dianggap prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, LDII menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman sebagai isu utama.

Baca Juga: Sebut Pers Kadang Meresahkan, Ini Isi Pidato Perdana Prabowo Soal Media dan Korupsi Usai Ditetapkan KPU

Mereka juga menyoroti perlunya memperkuat kebangsaan melalui pendidikan, dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter yang unggul.

Selanjutnya, LDII menekankan pentingnya kemandirian bangsa, terutama dalam bidang pangan, pertahanan, politik, dan pengelolaan sumber daya alam.

Mereka menyoroti tantangan terkait perubahan iklim dan penyusutan lahan pertanian yang dapat mengancam masa depan Indonesia.

“Kemandirian di bidang pangan, pertahanan, dan politik, serta pengolahan sumberdaya alam,” kata dia.

Baca Juga: Tok! Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

Terakhir, LDII menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan, mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti energi terbarukan, panas bumi, dan hujan tropis.

Mereka juga menegaskan pentingnya peran oposisi dalam menjaga demokrasi, asalkan tidak menciptakan konflik yang merugikan persatuan bangsa.

"Antara pemerintah dan oposisi berkolaborasi dengan menjalankan fungsinya. Pemerintah perlu kritikan dan masukan dari oposisi, agar pembangunan tetap pada jalurnya,” demikian kata dia.***