Kok Bisa Mensos Bagi-bagi Rokok?

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa
Khofifah Indar Parawansa

POJOKSATU.id, JAMBI – Tindakan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa membagikan rokok kepada suku Anak Dalam Jambi berbuntut panjang.  Khofifah justru disomasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama Solidaritas Advokat untuk Pengendalian Tembakau (Sapta) atas tindakannya tersebut. Dia dinilai lalai dalam menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia.

Ketua Harian YLKI Sudaryatmo menegaskan, tindakan Khofifah tersebut sangat bertentangan dengan isi Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan.

”Itu jelas sangat kontraproduktif dengan tujuan pemerintah dalam menaikkan derajat kesehatan masyarakat,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta Jumat (27/3).

Atas persoalan itu, Sudaryatmo mengatakan, pihaknya beberapa kali berusaha meminta Mensos untuk menyampaikan hak jawab. Sayang, hingga kini belum ada tanggapan dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.


Karena itu, YLKI bersama Sapta mengabil langkah tegas, yakni menyomasi Khofifah terkait kasus yang terjadi. Dalam somasi yang dilayangkan kemarin, Khofifah diminta untuk memberikan tanggapan resmi dan meminta maaf kepada masyarakat atas apa yang sudah dilakukannya. Dia pun diminta berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.

”Kami beri waktu dua minggu untuk menjawab somasi kami. Jika tidak, kami akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan Mensos ke pihak berwajib,” tegasnya.

Ditemui terpisah, Khofifah justru terlihat santai dalam menganggapi somasi dari pihak YLKI. Dia malah mempersilakan YLKI untuk menyampaikan surat somasi kepadanya.

”Kami menunggu surat itu. Itu kan hak warga bangsa. Demokrasi tentu harus dijunjung tinggi,” ujarnya.

Meski demikian, Khofifah tetap meminta masyarakat agar melihat situasi itu dengan cara berbeda. Dia berharap hal tersebut tidak dilihat dari kacamata kaum metropolitan sehingga tidak akan terjadi hegemoni kultural di negeri ini. (mia/c10/kim)