42 Kabupaten/Kota KLB DBD, Menkes: Belum Darurat Nasional

KLB DBD

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) tengah melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, 42 pemerintah kabupaten/kota telah menyatakan penyakit DBD sebagai kejadian luar biasa (KLB) di wilayahnya.

Berdasar data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kabupaten/kota itu meliputi 23 kabupaten/kota di Jawa Timur, 2 kabupaten di Jawa Tengah, 2 kabupaten di Sumatera Barat, dan 4 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Selanjutnya, 1 kabupaten di Sulawesi Selatan, 9 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, dan 1 kabupaten di Papua.


Penyakit dinyatakan KLB, antara lain, karena terjadi peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama tiga kurun waktu tertentu (minggu atau bulan). Lalu, kenaikan jumlah penderita baru dalam periode waktu satu bulan. Kenaikan biasanya dua kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Kemudian, peningkatan angka kematian kasus sebanyak 50 persen atau lebih jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Kabupaten Kediri, Jawa Timur, misalnya. Jumlah kasus DBD 87 dan dua di antaranya meninggal. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, terjadi kenaikan kasus DBD hampir sepuluh kali lipat. Karena itu, pemerintah setempat menyatakan wilayahnya sebagai KLB DBD.

Meski DBD meluas, Kemenkes enggan menyebut kondisi itu darurat nasional. Sebab, seluruh KLB tersebut masih bisa ditangani pemerintah daerah. Itu sesuai dengan Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Tanggung Jawab Daerah untuk Melakukan Penanganan.

”Ini darurat DBD. Tapi, tidak bisa disebut demikian (darurat nasional, Red),” tutur Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes dr Mohamad Subuh MPPM.

Subuh pun menolak jika Kemenkes dikatakan lepas tangan. Dia menuturkan, pihaknya jauh-jauh hari memberikan surat peringatan. Saat ini pun Kemenkes terus memantau seluruh daerah terjangkit. Caranya, meminta seluruh wilayah untuk mempersiapkan RSUD, melakukan penyelidikan epidemiologi, berupaya memutus rantai penularan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan melibatkan lintas sektoral. ”Kami juga tawarkan bantuan, tapi mereka bilang belum perlu,” pungkasnya.

Banyaknya pasien DBD itu membuat jumlah ketersedian obat DBD dipertanyakan. Menjawab hal tersebut, Kepala Balitbangkes Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan masih aman. Sebab, tidak ada obat khusus untuk penyakit karena virus dengue. Selain itu, pemberian obat untuk penderita DBD menyesuaikan kasus dan beratnya penyakit. ”Kalau butuhnya hanya obat suportif, cairan saja cukup,” ungkapnya. ”Tapi, kalau disertai infeksi, dikasih obat kausal. Seluruh RS punya,” ungkapnya. (mia/c10/end/jpnn)