POJOKSATU.ID- Presiden Jokowi lagi- lagi menegaskan alasan kenapa Ibu Kota Indonesia harus pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu alasan utamanya tak lain guna untuk menciptakan pemerataan ekonomi pemerataan penduduk, dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar daerah Jawa.
Alasan ini juga dikemukakan orang nomor satu di Indonesia ini, seakan untuk membantah pernyataan salah satu capres yang menolak pembangunan IKN.
Baca Juga: Elon Musk yang Berkawan dengan Netanyahu Diajak Hamas Berkunjung ke Jalur Gaza yang Hancur
"Mengapa kita membangun Ibu Kota Nusantara (IKN)? Kita ingin menciptakan pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," kata Jokowi di akun instagramnya, dikutip Rabu (29/11/2023).
Jokowi juga memaparkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi yang berpusat di Pulau Jawa.
Salah satunya, sebanyak ebanyak 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa.
Maka, kata dia, dengan pembangunan IKN pertumbuhan ekonomi merat di seluruh pulau yang ada di Indonesia.
"Dengan pembangunan IKN ini diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa," ujarnya.
Karena itu, Jokowi pun kembali meluruskan pernyataan salah satu capres yang secara terang- terangan menolak pemindahan Ibu Kota Indonesia.
Padahal, lanjutnya, pemindahan Ibu Kota Indonesia itu merupakan wujud pemerataan dan pembangunan yang Indonesiasentris.
"Kita ingin pembangunan yang Indonesiasentris, di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harapkan dari pembangunan IKN kendati tentu saja ini bukan urusan setahun-dua tahun," jelasnya.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Dia juga menyebut, mestinya pembangunan dilakukan di semua daerah di Indonesia.
Baca Juga: Ternyata Pemilik Afirmasi Serdik 100 Persen Bisa tak Lulus Seleksi PPPK Guru 2023, Ini Penyebabnya
Sedangkan dalam kasus IKN, pembangunan hanya dilakukan di satu kota. Sehingga antara tujuan dengan pelaksanaannya tak sinkron.
Harusnya, kata dia, Jika hendak meratakan ekonomi mestinya pemerintah membangun kota kecil di seluruh Indonesia menjadi menengah dan menengah menjadi besar.
"Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru,” kata Anies, Rabu, 22 November 2023. ***
