POJOKSATU.ID — Di era digital, internet bukan lagi sekadar alat hiburan atau sarana komunikasi.

Kini, akses internet telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, sejajar dengan listrik, air bersih, dan layanan publik lainnya.

Namun Indonesia masih menyimpan jurang besar antara yang mampu dan tidak mampu mengakses konektivitas.

Sebuah affordability gap yang paling terasa di wilayah perdesaan dan daerah terpencil.

Baca Juga: Bukit Merese Lombok, Merasa Hidup Lebih Indah, Jadi Destinasi Favorit Sambut Momen Liburan Akhir Tahun

Dalam konteks inilah gagasan Internet Rakyat ID mengemuka sebuah program berbasis tanggung jawab negara untuk menyediakan internet terjangkau, merata, dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga.

Bukan sekadar proyek komersial, tetapi kebijakan publik yang berangkat dari prinsip kedudukan internet sebagai hak dasar masyarakat modern.

Satu kenyataan yang sering luput dibicarakan adalah perbedaan harga internet antara kota besar dan wilayah perdesaan.

Di kawasan urban Jakarta, Surabaya, Bandung pilihan provider berlimpah dan harga relatif kompetitif.

Baca Juga: SK PPPK Paruh Waktu untuk Guru Honorer Kediri Segera Diserahkan Akhir Tahun 2025, Ini Data Lengkapnya

Jaringan serat optik menjamur, paket internet rumahan bisa didapatkan mulai dari harga yang sangat terjangkau.

Tetapi di desa-desa, terutama di kabupaten perbatasan, kondisi ini berbalik:

Paket data lebih mahal.

Kecepatan lebih rendah.

Pilihan provider terbatas.

Infrastruktur menara dan kabel optik minim.

Inilah affordability gap kesenjangan biaya yang membuat masyarakat desa membayar lebih mahal untuk kualitas lebih rendah.

Internet Rakyat ID harus hadir untuk memotong jurang ini:

Menetapkan standar harga terjangkau secara nasional,

Memastikan tarif di desa tidak lebih mahal dari kota,

Mengimplementasikan prinsip Universal Service Obligation (USO) sehingga layanan dasar internet wajib tersedia di seluruh wilayah tanpa diskriminasi.

Karena jika akses berbeda, kesempatan pun ikut berbeda baik peluang pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan digital.

Selama ini, penyedia internet besar menguasai sebagian besar pasar.

Baca Juga: Kepulauan Derawan yang Selalu Menawan, Paket Lengkap Surga Tropis Terindah di Kalimantan Timur Saat Liburan Akhir Tahun, Siapkan Ongkos Segini

Kompetisi yang terjadi tidak selalu menghasilkan harga murah di daerah-daerah non-komersial.

Banyak operator enggan membangun jaringan di wilayah yang dianggap tidak menguntungkan.

Di sinilah intervensi regulasi negara harus berjalan:

a. Mengendalikan Monopoli dan Oligopoli

Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan besar tidak memonopoli akses, terutama di pasar pedesaan yang hanya memiliki satu provider aktif.

b. Insentif bagi Internet Rakyat dan Provider Komunitas

Inisiatif berbasis masyarakat misalnya jaringan internet desa, koperasi digital, atau ISP lokal harus dipermudah lewat:

perizinan sederhana,

insentif pajak,

akses ke backbone nasional,

dan dukungan teknis.

Baca Juga: KKS Baru Bawa Rapelan Jutaan Rupiah, Peluang atau Jerat Konsumtif bagi KPM?

Internet Rakyat ID bisa memainkan peran sebagai wadah integrasi berbagai model layanan, bukan mematikan provider kecil, tetapi malah memberi ruang agar mereka bisa hidup dan berkembang.

Untuk mewujudkan internet tanpa diskriminasi, Indonesia membutuhkan pendekatan baru shared infrastructure atau infrastruktur bersama.

Artinya, menara telekomunikasi, jalur serat optik, hingga backbone yang dibangun negara harus dapat dipakai bersama oleh:

operator besar,

ISP kecil,

jaringan komunitas, dan

Internet Rakyat ID itu sendiri.

Model ini berefek langsung:

biaya operasional turun,

harga paket lebih murah,

kompetisi lebih sehat,

Baca Juga: Kok Bisa? TPG TW 4 ASN Banyak Cair 2 Bulan Padahal Harusnya 3! Ada Apa Sebenarnya?

pembangunan infrastruktur lebih cepat menjangkau wilayah terpencil.

Sama seperti jalan raya milik negara yang bisa dipakai siapa pun, infrastruktur dasar internet juga harus menjadi fasilitas publik, bukan hanya aset korporasi tertentu.

Menghapus diskriminasi akses internet bukan hanya soal harga paket atau kecepatan jaringan.

Ini tentang kesetaraan kesempatan meyakinkan bahwa anak di desa memiliki peluang belajar yang sama dengan anak di kota bahwa pelaku UMKM perdesaan juga bisa bersaing di pasar digital.

Baca Juga: Rp 335 Triliun untuk Makan Gratis, Apakah BLT Kesra Sedang Ditelantarkan?

Internet Rakyat ID adalah langkah penting untuk memastikan negara hadir, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pengelola kebutuhan dasar rakyat di era digital.

Akses internet bukan lagi barang mewah. Ini hak seluruh bangsa.***