Sikap Keras China Kepada Penentangnya, Usir Diplomat dan Duta Besar, ‘Tindas’ Secara Ekonomi

Presiden China Xi Jinping (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— China melakukan tindakan keras kepada penentangnya, mulai mengusir diplomat hingga duta besar. China juga ‘menindas’ secara ekonomi. Salah satu korbannya Lithuania.


Tindakan keras secara ekonomi dan diplomatik yang dilakukan oleh China kepada Lithuania menunjukkan betapa kerasnya negara itu melakukan perlawanan balik kepada mereka yang menentangnya terkait urusan Taiwan.

Dalam op-ed nya yang dimuat media Rusia RT, penulis yang analis politik dan hubungan internasional Inggris dengan fokus utama di Asia Timur, Tom Fowdy, menyoroti sikap keras China yang dilakukan kepada Lithuania baru-baru ini terkait masalah Taiwan yang dikatakannya sebagai salah satu drama politik paling terkenal di tahun 2021.

Sikap keras Beijing diawali dengan deklarasi negara Baltik yang menyatakan bahwa mereka akan membuka “kantor perwakilan Taiwan” di negaranya.


Beijing mengecamnya sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Satu China, khususnya atas penggunaan kata Taiwan.

Beijing memperjelas bahwa langkah itu tidak dapat diterima, dan melanjutkan untuk menurunkan hubungannya dengan negara itu tidak hanya sekali, tetapi dua kali, mengusir duta besarnya, sejumlah diplomat, dan mengurangi hubungan ke tingkat kuasa usaha.

Tidak hanya itu, China juga telah melakukan sanksi ekonomi terhadap Lithuania.

Negara itu dilaporkan dicoret dari daftar pabean China untuk sementara, dan Beijing telah mengatakan kepada perusahaan multinasional bahwa mereka dilarang melakukan ekspor ke Lituania.

Langkah China terhadap Lithuania itu tidak lepas dari perhatian Amerika Serikat.

Balasan yang diberikan China kepada siapa pun yang ‘melukai’ negara itu, digambarkan oleh lingkaran Washington sebagai bentuk penindasan ekonomi.

“Ini adalah istilah yang sinis, juga menyesatkan. Ketika China melakukan pembalasan terhadap negara-negara yang menyakitinya, maka AS menggunakan istilah itu,” jelas Fowdy.

“Namun, bagaimana dengan AS sendiri yang dikenal sebagai rezim sanksi? Rezim sanksi AS begitu brutal terhadap banyak negara,” tulis Fowdy.

Selain AS, muncul pula tuntutan agar negara-negara UE lainnya berdiri dalam solidaritas dengan Lithuania, menggunakan retorika demokrasi dan nilai-nilai bersama.

Fowdy dalam catatannya juga menyoroti percakapan Xi Jinping dengan pemimpin baru Jerman, Olaf Scholz, beberapa hari lalu.

Dalam percakapan itu, keduanya sepakat ingin memperdalam hubungan ekonomi, dan Olaf secara gamblang mengatakan ingin memperkuat hubungan dengan China dan menegaskan perjanjian komprehensif tentang investasi (CAI).

“(Percakapan Xi dan Olaf) itu agaknya menjadi bagian pertama dari berita buruk bagi AS, yang menuntut agar kanselir baru akan mengambil garis yang lebih keras terhadap Beijing,” kata Fowdy.

Fowdy mengatakan, tindakan keras Beijing terhadap Lithuania dilakukan sebagai contoh bagi negara lain agar tidak mengikuti langkah yang sama.

“Beijing bertindak keras untuk mencegah negara lain mengikuti jejak itu. Kebijakan China tidak dapat dinegosiasikan, dan kedaulatan harus selalu didahulukan,” katanya.

Lithuania sejauh ini sengaja melakukan tindakan provokatif terhadap China atas dorongn AS, seperti misalnya keputusannya untuk menarik diri dari blok 17+1 dengan China awal tahun ini.

Akibatnya, China telah melakukan upaya yang belum pernah dilakukan sebelumnya kepada negara itu, untuk menunjukkan kepada negara-negara lain konsekuensi dari pelanggaran komitmen diplomatik mereka, yang jauh melampaui kecaman retoris.

Bagi Fowdy, pesan China sudah jelas: “Jika Anda memukul kami, kami akan membalas lebih keras.”

Apakah China siap untuk memperebutkan posisinya di Taiwan? Fowdy tegas mengatakan, “Ya, tidak perlu diragukan lagi!”

Apakah Uni Eropa bersedia dan siap untuk bersatu sepenuhnya melawan mitra dagang terbesarnya ketika sudah berada dalam situasi ekonomi yang rapuh? “Tidak mungkin,” tegas Fowdy. (rmol/pojoksatu)