Perdana Menteri Inggris: Berjilbab Adalah Hak Perempuan

Berjilbab adalah hak perempuan

POJOKSATU.id, LONDON — Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menegaskan pemerintah tidak seharusnya mengatur kaum perempuan dalam berbusana. Kata dia, berjilbab adalah hak perempuan.

Hal itu dikatakannya sebagai respon atas putusan Pengadilan Tinggi Uni Eropa yang melegalkan perusahaan-perusahaan di Benua Biru melarang pegawai mereka mengenakan simbol keagamaan di lingkungan kerja, termasuk berjilbab.

“Kami memiliki tradisi kebebasan berekspresi yang kuat di negeri ini. Adalah hak semua perempuan untuk memilih bagaimana mereka berpakaian, dan kami tidak berniat untuk mengatur tentang masalah ini,” kata May, dilansir Reuters, Kamis (16/3).

Sebelumnya, pada Selasa lalu Pengadilan Tinggi Uni Eropa memutuskan untuk melegalkan larangan mengenakan simbol agama di lingkungan tempat kerja. Alasan pengadilan membuat keputusan tersebut karena menurut mereka kebijakan larangan pengenaan simbol keagamaan seperti itu bukanlah tindakan yang diskriminatif.


Perdana Menteri May mengatakan, lembaga swasta bisa saja membuat aturan seperti itu, atau membuat kebijakan untuk karywannya di tempat kerja. Namun, yang disayangkan ialah pemerintah sampai ikut campur soal busana kerja wanita.

“Pemerintah tidak akan mengatur para perempuan apa yang boleh mereka pakai dan mana yang tidak boleh. Itu bukan kewenangan kami,” demikian May.

(ra/pojoksatu)