Pengamat: Tak Perlu Perppu Menyelesaikan WNI yang Terlibat ISIS

ISIS
ISIS
Tentara ISIS
Tentara ISIS

POJOKSATU – Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, tidak perlu
Perppu atau bersikap mewaspadai terhadap WNI yang bergabung dengan ISIS dan akhirnya kembali ke Indonesia.

“Menko Polhukam menyatakan pemerintah akan keluarkan Perppu untuk menetapkan status kewarganegaraan WNI yang bergabung
dengan ISIS sementara BNPT menegaskan WNI terlibat ISIS harus diwaspadai. Padahal yang lebih dibutuhkan adalah memproses
mereka secara hukum,” kata Hikmahanto, Jumat (20/3).

Dia menjelaskan, ‪WNI yang berangkat untuk bergabung dengan ISIS dan dikembalikan ke Indonesia bisa dijerat dengan pasal-
pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

‪”Dalam Buku 2 Bab 3 KUHP diatur tentang Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat
serta Wakilnya,” tegas Hikmahanto.


‪Dalam Pasal 139a misalnya, disebutkan “Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat
untuk seluruhnyaa atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun.”

“‪Pasal ini dapat digunakan bagi WNI yang berhubungan dengan ISIS mengingat ISIS memerangi pemerintahan yang sah di Iraq
dan Surya. Dua negara ini merupakan negara sahabat dari Indonesia,” ujarnya.

‪Karena sudah ada hukum yang mengaturnya, Kepolisian atau pemerintah tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu). “Proses saja WNI yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ISIS melalui KUHP,” tegasnya.
(fas/jpnn/dep)