POJOKSATU.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan berjalan lebih masif pada 2026 menempatkan posyandu sebagai ujung tombak pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan.

Seiring dengan meningkatnya beban kerja kader, muncul pertanyaan di tengah masyarakat berapa kira-kira intensif kader posyandu dalam program makan bergizi gratis 2026?

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi besaran intensif khusus kader posyandu untuk program MBG 2026.

Namun, sejumlah indikator kebijakan dan skema yang berjalan sebelumnya dapat menjadi acuan untuk memperkirakan kisaran intensif yang mungkin diterima.

Baca Juga: Rekam Jejak Gus Ipul Bikin Publik Kaget! Dari Keponakan Gus Dur hingga Menteri Sosial Dua Era Presiden

Dalam berbagai program kesehatan dan gizi sebelumnya, intensif kader posyandu umumnya bersumber dari dana desa, APBD, maupun dukungan program nasional.

Besarannya bervariasi antar daerah, tergantung kemampuan fiskal dan kebijakan pemerintah daerah.

Rata-rata intensif kader posyandu saat ini berada di kisaran Rp150 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis 2026, peran kader posyandu dipastikan bertambah.

Baca Juga: Seleksi PPPK Guru SMA Unggul Garuda 2026 Dibuka hingga 16 Februari, Ada 96 Formasi di Empat Daerah, Ini Syarat Khusus dan Tahapannya

Kader tidak hanya melakukan penimbangan dan pencatatan balita, tetapi juga pendataan penerima manfaat, pengawasan distribusi makanan bergizi, edukasi gizi kepada keluarga, hingga pelaporan berkala.

Tambahan tugas ini membuka peluang adanya peningkatan atau insentif khusus.

Berdasarkan simulasi kebijakan yang berkembang di tingkat daerah, intensif kader posyandu dalam program MBG 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp300 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Angka ini bergantung pada skema yang diterapkan, apakah intensif bersifat tetap bulanan, per kegiatan, atau berbasis kinerja.

Di beberapa daerah, wacana pemberian insentif per kegiatan juga mulai dibahas.

Misalnya, kader posyandu menerima honor setiap kali terlibat dalam distribusi makanan bergizi, pendataan gizi, atau monitoring sasaran.

Skema ini dinilai lebih adil karena menyesuaikan beban kerja di lapangan.

Baca Juga: HATI-HATI! Aturan PPPK Paruh Waktu 2026 Tetapkan 11 Kondisi Pemutusan Kontrak, Ini Lengkapnya

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan intensif tersebut.

Melalui musyawarah desa (musdes), alokasi dana desa untuk mendukung program makan bergizi gratis, termasuk insentif kader posyandu, dapat ditetapkan secara transparan dan sesuai kebutuhan desa.

Selain dana desa, dukungan dari APBD kabupaten/kota juga menjadi sumber potensial.

Pemerintah daerah diharapkan menyelaraskan program MBG dengan kebijakan penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Baca Juga: Kabar Baik! Bansos Cair 18 Februari 2026 Jelang Puasa, Warga Bisa Munggahan Lebih Tenang

Dengan sinergi anggaran, kesejahteraan kader posyandu dapat lebih diperhatikan.

Para pemerhati kesehatan masyarakat menilai pemberian intensif yang layak sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Kader posyandu merupakan relawan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tanpa dukungan insentif yang memadai, risiko kelelahan dan menurunnya kualitas layanan bisa terjadi.

Meski masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat, satu hal yang pasti, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis 2026 sangat bergantung pada peran kader posyandu.

Oleh karena itu, kepastian intensif dan penghargaan atas kerja mereka menjadi isu penting yang terus dinantikan.***