Pakar Hukum ; Setelah 10 Tahun Baru di Eksekusi ‘Itu Tidak Wajar’

kasus korupsi
Terpidana kasus korupsi catering gate (kerudung kuning) yang baru di eksekusi setelah 10 tahun berlalu, saat di kantor kejaksaan usai dijemput dari rumahnya.

POJOKSATU.ID, PURWAKARTA – Masalah surat putusan Mahkamah Agung (MA) RI 10 tahun yang lalu baru di eksekusi tahun ini, menurut pakar hukum dinilai tidak wajar dan perlu perhatian serius.

Demikian hal itu disampaikan pakar hukum Suparji Ahmad kepada pojoksatu.id melalui sambungan seluller, ketidak wajaran itu perlu ditindak lanjuti oleh pengawas internal masing-masing.

“Ya itu tidak wajar,” kata Suparji, mengawali pembicaraan melalui sambungan seluller, Senin (06/12).

Menurut Suparji yang saat ini mengajar di Universitas Al-Azhar, begitu turun putusan dari MA seharusnya pihak pengadilan langsung menyampaikan surat tersebut ke pihak kejaksaan.


“Setelah menerima putusan, pihak kejaksaan harus langsung melakukan eksekusi,” tambah Suparji, menjelaskan.

Dosen Universitas Al-Azhar ini juga menyayangkan adanya kejadian tersebut, karena setelah 10 tahun berlalu surat itu baru keluar.

Atas hal itu, Suparji menilai perlu adanya pengawas di internal lembaga masing-masing untuk melakukan penyelidikan. Kenapa hal itu bisa terjadi.

“Ketidakwajaran ini perlu di urai, sehingga perlu adanya penyelidikan secara internal. Bila kejaksaan kan ada Jamwas, kemudian bila pengadilan ada MA. Sebagai pengawasnya,” beber Suparji, mengakhiri pembicaraan.

Sebelumnya di beritakan

Putusan Mahkamah Agung (MA) 2011 baru di eksekusi Tahun 2021, selama 10 tahun diduga Pengadilan Negeri 1B Purwakarta abai terhadap putusan lembaga hukum tertinggi negara tersebut.

Hingga kini, Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta belum bisa menjelaskan penyebab tertundanya eksekusi Putusan Mahkamah Agung (MA) bertahun 2011 selama sepuluh tahun.

Belum lama ini, atau tepatnya 02 Desember 2021 lalu, putusan MA yang menyatakan pemilik Yulia Catering bersalah dalam kasus Mamin Gate 2006 itu baru dieksekusi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta.

Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta, Paisol mengungkapkan sehubungan Ketua PN Purwakarta yang baru masih baru menjabat, secara manajemen administrasi PN Purwakarta tengah melakukan pembenahan.

“Berkaitan dengan tertundanya eksekusi surat putusan MA tersebut, kita masih melakukan penelusuran, kenapa hal itu bisa terjadi. Kami bersama pimpinan sedang melakukan pembenahan administrasi. Untuk penyebab kenapa eksekusi itu bisa tertunda, nanti akan kami informasikan berikutnya,” kata Paisol di PN Purwakarta Jalan KK Singawinata, Purwakarta, Senin (06/12).

Paisol meminta kepada para awak media untuk bersabar, karena saat ini sedang melakukan penelusuran terkait dengan masalah surat yang baru di eksekusi tersebut.

“Kita sedang telusuri, dengan membuat tim. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita akan kabarkan,” tutup Paisol.

Kejaksaan Negeri Purwakarta melakukan eksekusi terhadap satu orang terpidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran makan dan minum (Mamin) Pemkab Purwakarta TA 2006.

Eksekusi dilakukan pada Kamis (02/12) dipimpin langsung Kasi Pidsus Kejari Purwakarta Abdu Mikail SH, beserta Kasi Intel Onneri Khairoza, SH,.MH menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor:1.K/PID.SUS/2011 tertanggal 27 April 2011.

Putusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor:115/Pid./B/2010/PN.Pwk tertanggal 7 Oktober 2010.

Kilas baik kasus tersebut terjadi di tahun 2006 ada tindak pidana korupsi senilai 11,8 Milyar, mantan Bupati Purwakarta dan mantan pemegang kas sekretariat daerah Kabupaten Purwakarta di jebloskan ke penjara. (Adw/pojokjabar)