Kuasa Hukum Sutan Pastikan Praperadilan Tidak Gugur

Sutan Bhatoegana
Sutan Bhatoegana
Sutan Bhatoegana

POJOKSATU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Terkait kasus gratifikasi saat pembahasan APBNP 2013 Kementerian ESDM.

Dengan begitu, maka gugatan praperadilan yang diajukan Sutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap gugur.

Menanggapi hal tersebut, Rahmat Harahap selaku kuasa hukum Sutan memastikan bahwa gugatan praperadilan tidak akan bisa digugurkan karena sudah dimulai masa persidangannya.

“Tidak gugur dong, coba cermati pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP. Gugur itu kalau sudah ada penetapan sidang perkara pokok. Ini kan baru dilimpahkan ke pengadilan. Kita tidak akan mengangkat bendera putih, kita kibarkan bendera merah menyala. Kita siap perang hukum dengan KPK,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (27/3).


Rahmat menjelaskan, apa yang diopinikan pihak KPK hanya gertak sambal untuk membuat mental penggugat turun dalam melanjutkan gugatan praperadilan.

“Kalau dilimpahkan pasti ada nomor registernya, ada jadwal perkaranya. KPK ini masih gertak, mereka mencoba mengendorkan semangat kami menjadi lemah. Tapi justru dengan hal ini kami menjadi kuat,” jelasnya.

Sebelumnya Humas PN Jaksel Made Sutrisna mengatakan, dengan adanya pelimbahan berkas tersebut maka otomatis gugatan praperadilannya gugur. Meski otomatis gugur, majelis hakim akan tetap menjalankan sidang pokok perkaranya untuk memastikan hal tersebut dengan melihat ada tidaknya surat pelimpahan perkara dari KPK.

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Girsang juga pernah menjelaskan bahwa berkas penyelidikan Sutan sudah berada di pengadilan. Sesuai undang-undang pasal 82 ayat 1 KUHAP, ketika berkas dilimpahkan ke tingkat pengadilan maka dengan sendirinya gugatan praperadilan yang diajukan pemohon akan gugur.

Diketahui, Sutan Bhatoegana resmi jadi tersangka 14 Mei 2014 lalu. Politisi Partai Demokrat itu diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM era Menteri Jero Wacik di Komisi VII DPR.

Sutan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan asal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ian/rmol/dep)