Kejagung Periksa Airin Sembilan Jam

Airin Rachmi Diany
Airin Rachmi Diany
Airin Rachmi Diany

POJOKSATU – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany harus bolak-balik Tangsel–Jakarta. Jumat (27/3) perempuan kelahiran 1976 itu mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta. Dia diperiksa seputar kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD dan puskesmas di Tangsel senilai Rp 7,8 miliar.

Pemeriksaan Airin dimulai sekitar pukul 10.00. Dia datang bersama beberapa anak buahnya. Saat ditanya media, ibu dua anak itu memilih diam dan hanya menyunggingkan senyum. Mengenakan busana putih, Airin langsung masuk ke Gedung Bundar tersebut. Hingga pukul 17.00, istri T.B. Chaeri Wardana alias Wawan tersebut belum keluar.

Airin baru keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 19.15. Jadi, dia diperiksa selama sekitar sembilan jam. Ketika ditanya soal materi pemeriksaan dirinya, perempuan yang menempuh magister hukum di Universitas Padjadjaran itu hanya menjawab singkat. ’’Ditanya soal tugas sebagai kepala daerah,’’ katanya.

Sebelumnya, Airin beberapa kali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali terakhir dia datang ke KPK pada pertengahan Januari lalu. Dia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) senilai Rp 23 miliar. Dalam kasus tersebut, suami Airin sudah dijebloskan ke penjara. Namun, meskipun sudah beberapa kali diperiksa, Airin belum ditetapkan sebagai tersangka.


Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana menjelaskan, pemeriksaan terhadap Airin baru kali pertama dilakukan penyidik Kejagung. Dalam pemanggilan sebelumnya, wali kota kelahiran Bogor itu berhalangan atau tidak bisa hadir. ’’Berdasar keterangannya, saat itu ada kegiatan tertentu,’’ ujarnya kemarin.

Dalam pemeriksaan pertama tersebut, ungkap Tony, belum banyak yang bisa diungkapkan. Yang pasti, penyidik Kejagung ingin mengetahui pemahaman Airin terkait kasus korupsi proyek RSUD dan puskesmas di Tangsel. ’’Apakah (dia) memiliki peran atau tidak,’’ katanya.

Sebagai kepala daerah, terang dia, Airin sangat mungkin mengerti dan mengetahui proyek pembangunan puskesmas. Namun, sejauh ini yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi. ’’Bukan tersangka, ya. Dilihat dulu dalam penyidikan nanti,’’ jelasnya.

Hingga sekarang, sudah ada sejumlah tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan puskesmas itu. Di antaranya, T.B. Chaeri Wardana, mantan Kepala Dinkes Tangsel Dadang M. Epid, Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Dinkes Tangsel Mamak Jamaksari, serta Sekretaris Dinkes Provinsi Banten Neng Ulfah.

Ada juga tersangka dari swasta. Yakni, Komisaris PT Trias Jaya Perkasa Suprijatna Tamara, Direktur PT Bangga Usaha Mandiri Desy Yusandi, dan Komisaris PT Mitra Karya Rattan Herdian Koosnadi. Perusahaan-perusahaan itu menjadi rekanan proyek tersebut.

Kasus itu bermula saat Pemkot Tangsel membangun RSUD dan sejumlah puskesmas dengan dana APBD 2010–2012. Antara lain, Puskesmas Parigi dan Puskesmas Pisangan. Nah, selain dugaan kongkalikong penetapan rekanan proyek, ada indikasi penggelembungan harga (mark-up). (idr/co1/hud/dwi/dep)