Mengulur Waktu Eksekusi, Kejagung Percepat PP Pembatasan PK

Jaksa Agung M. Prasetyo
Jaksa Agung M. Prasetyo
Jaksa Agung M. Prasetyo

POJOKSATU – Eksekusi terpidana mati gelombang kedua yang menggantung dengan alasan adanya pengajuan peninjauan kembali (PK) membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) bingung. Karena itu, lembaga yang dipimpin M. Prasetyo tersebut berupaya mempercepat pembuatan peraturan pemerintah (PP) pembatasan pengajuan PK. PP itu dirancang bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Prasetyo menerangkan, memang pembuatan PP tersebut diupayakan lebih cepat. Sekarang kerja sama Kejagung dengan Kemenkum HAM hanya menyisakan pekerjaan tingkat staf. ”Dari menteri hingga direktur jenderal telah selesai,” ucapnya.

PP itu secara umum akan memberikan batas kepada setiap pengaju PK. Dengan batas tersebut, terpidana tidak bisa menggunakan PK untuk mengulur waktu eksekusi. ”Selama ini masalah utamanya, mereka mendadak mengajukan PK ya untuk mengulur waktu,” ujarnya.

Kapan PP itu bisa diajukan ke presiden? Dia mengaku belum mengetahuinya. Nanti, setelah semuanya selesai, hasilnya segera diumumkan. ”Tunggulah kalau untuk itu,” ujar mantan jaksa agung muda tindak pidana umum (2005–2006) tersebut.


Soal kemungkinan PP itu bisa mengejar agar eksekusi terpidana mati gelombang kedua tak menggantung terlalu lama, Prasetyo tidak menjawab dengan jelas. Yang pasti, sejak awal Kejagung berpegangan pada grasi. Jika grasi telah ditolak, seharusnya perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). ”Cuma penegasan saja PP ini. Karena masih saja ada yang mengajukan PK meski sudah mengajukan grasi,” terangnya.

Terkait keputusan kapan eksekusi gelombang kedua digelar, Kejagung belum satu kata. Hingga saat ini Kejagung masih ingin menunggu proses hukum semua terpidana selesai. Terutama menunggu putusan PK terpidana mati asal Filipina Mary Jane. ”Ya, memang menunggu dia ini,” katanya.

Sesuai informasi Kejagung, sangat mungkin putusan sidang PK Mary Jane keluar pada 23 Maret atau Senin depan. Begitu ada hasilnya, tentu korps Adhyaksa segera mengumumkan jadwal eksekusi mati tersebut. ”Rencananya masih seperti itu,” ujar dia.

Lalu, bagaimana bila ternyata putusan PK tersebut mengubah hukuman yang diberikan kepada Jane? Prasetyo enggan berandai-andai. Menurut dia, sebaiknya putusan hukum inkracht itu ditunggu. ”Tidak bisa saya memprediksi begitu,” ucapnya.

Namun, Kejagung memastikan, apa pun kondisinya, eksekusi mati gelombang kedua tidak akan dilakukan bertahap. Sepuluh terpidana tersebut diharapkan bisa dieksekusi bersamaan. ”Belum ada opsi untuk terpidana yang melanjutkan proses hukum itu ditinggal atau tidak. Kami tunggu. Harapannya, semua bisa serentak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana mengatakan, sama seperti eksekusi terpidana mati gelombang pertama, tiga hari sebelum eksekusi, akan diumumkan jadwal tembak. ”Jadi, semua tetap mengetahuinya,” ujar dia. (idr/c9/end/dep)