Polda Metro Limpahkan Kasus UPS ke Bareskrim

Perangkat uninterruptible power supply (UPS) di SMA Negeri 35, Karet Tengsin, Jakarta.
Perangkat uninterruptible power supply (UPS) di SMA Negeri 35, Karet Tengsin, Jakarta.
Perangkat uninterruptible power supply (UPS) di SMA Negeri 35, Karet Tengsin, Jakarta.

POJOKSATU – Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 dilimpahkan Polda Metro Jaya kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Rikwanto menegaskan bahwa penyerahan berkas itu dilakukan Jumat (20/3) sore. “Selanjutnya penyidikan akan diteruskan Bareskrim,” kata Rikwanto, Jumat (20/3).

Dijelaskan Rikwanto, alasan pemilihan itu antara lain karena ke depan penyidik akan banyak lagi melakukan pemeriksaan di lingkungan eksekutif dan legislatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau tak dilimpahkan maka dikhawatirkan akan menjadi hambatan psikologis bagi penyidik.

“Mengingat ini menyangkut kemuspidaan, sehingga kemudian ditangani oleh penyidik Bareskrim,” kata dia. Namun, Rikwanto menegaskan, dalam penyidikan nanti tak menutup kemungkinan para penyidik Polda Metro Jaya akan dilibatkan.


Sebelumnya, Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mensinyalir ada permainan di tingkat oknum legislatif, eksekutif dan rekanan dalam dugaan korupsi pengadaan UPS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014.

Namun, Polri masih belum mau menyebutkan siapa saja oknum-oknum tersebut. “Kita belum sebutkan siapa-siapanya. Yang jelas tadi komponen besarnya ya legislatif, eksekutif dan rekanan,” ujar Rikwanto, Kamis (19/3).

Rikwanto menambahkan, dari ketiga komponen tersebut akan didalami lagi siapa saja yang berpotensi kuat menjadi tersangka.

“Yang jelas di sini (dalam pengadaan UPS) ada eksekutif, legislatif dan rekanan. Nanti kita lihat di antara ketiga ini yang berpotensi jadi tersangka,” imbuhnya. (boy/jpnn/dep)