Fuad Amin Tampung Uang Suap di Rekening Istri Muda

Fuad Amin

9892_8238_OKE-FOTO-AAAAA-JKT1-Fuad-Am

POJOKSATU – Ketua DPRD Bangkalan Jawa Timur non-aktif Fuad Amin Imron diketahui menerima setoran uang dari PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko dalam proyek jual beli gas alam. Selain diterima ke rekening pribadi, Fuad Amin juga meminta penyuap mengirim uang ke istri mudanya Siti Masnuri.

Hal itu terungkap dari kesaksian Abdur Rouf saudara ipar Fuad Amin dalam sidang lanjutan Antonius Bambang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Rasuna Said, Kamis (19/3).

Rouf membeberkan dirinya pernah menerima uang titipan bos PT MKS sebanyak tiga kali. Yakni di pusat perbelanjaan Carrefour MT. Haryono Jaksel, kediaman Fuad Amin di Cipinang Cempedak Jaktim, dan di gedung AKA, Mampang Prapatan Jaksel yang juga merupakan lokasi penangkapan Fuad Amin pada 1 Desember 2014.


“Di Carrefour MT. Haryono dari pak Darmono (ajudan Antonius Bambang) Rp 600 juta,” kata Rouf.

Uang itu kemudian dibawa Rouf ke bank untuk ditransfer ke dua nomor rekening.

“Saya setor ke BCA Rp 300 juta, Rp 300 juta ke (rekening) Siti Masnuri dan Fuad Amin,” beber Rouf.

Selain ke rekening Siti Masnuri dan Fuad Amin, Rouf menyebut uang dari Sudarmono juga disetor ke rekening milik M. Yusuf sejumlah Rp 600 juta.

Rouf menerangkan dirinya mengenal Antonius Bambang dari Fuad Amin. Antonius Bambang pernah datang ke kediaman Fuad di Jalan Cipinang Cempedak IV Nomor 25A Jaktim pada Februari 2014.

“Kebetulan (saat itu) ada saya,” ujarnya.

Diketahui, Antonius Bambang didakwa bersama-sama petinggi PT MKS lain menyuap Fuad Amin yang kala itu menjabat Bupati Bangkalan, Jatim. Uang diberikan kepada Fuad atas jasanya menggolkan perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, perusahaan milik Kabupaten Bangkalan.

Selain itu, Fuad Amin juga memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy, Co. Ltd. terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, Bangkalan.

Atas perbuatannya, Antonius diancam pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Suap itu bermula saat Direksi PT MKS mengajukan permohonan untuk mendapatkan alokasi gas bumi di Blok Poleng, Bangkalan kepada Kodeco Energy, Co. Ltd. pada tahun 2006.

Total duit suap yang diberikan mencapai Rp 18,850 miliar. Jaksa KPK dalam dakwaan menyebut uang diberikan bertahap dari bulan Juni 2009 hingga Desember 2014. (ysa/rmol/dep)