Investigasi Lion Air tanpa Rekomendasi Sanksi

13311_11386_oke-foto-lion-air-byu-(3)

POJOKSATU – Ombudsman RI menyelesaikan investigasi terhadap kasus keterlambatan yang terjadi pada maskapai Lion Air 19 Februari silam. Dalam rekomendasi itu, mereka menyatakan, Lion Air dan Kementerian Perhubungan telah melakukan maladministrasi. Sayang, Ombudsman RI tidak mengeluarkan rekomendasi sanksi untuk dua instansi tersebut.

Ketua Tim Reaksi Cepat Penanganan Kasus Lion Air Hendra Nurtjahjo mengatakan, rekomendasi yang diberikan ombudsman lebih pada pembenahan pelayanan dua instansi tersebut. ”Sebab, sanksi terkait kejadian ini kan sudah ada. Jadi, kami tidak merekomendasikan adanya sanksi,” ujar Hendra.

Kementerian Perhubungan memang telah memberikan sanksi untuk Lion Air berupa pembekuan sembilan slot rute. Slot yang dibekukan tersebut merupakan jalur yang tak pernah diterbangi selama 21 hari. Bukan yang berkaitan dengan kejadian delay saat itu. Ombudsman pernah menyebut sanksi tersebut tidak tepat, tapi entah mengapa mereka tak mengeluarkan rekomendasi sanksi lainnya.


”Kalau Ditjen Perhubungan Udara tidak kami rekomendasikan sanksi karena mereka sebenarnya telah bertindak. Namun, Lion Air-nya yang tidak mematuhi saran mereka,” jelas Hendra. Menurut dia, berdasar hasil investigasi, sebenarnya pihak Ditjen Perhubungan Udara telah mengingatkan Lion Air pada 18 Februari akan adanya potensi masalah berupa delay beruntun pada peak season. Ditjen Perhubungan Udara mengaku telah memberikan peringatan secara lisan dan surat kepada manajemen Lion Air.

Berdasar hasil investigasi ombudsman, kesalahan yang dilakukan Lion Air sebenarnya cukup banyak. Misalnya, mereka tidak menyediakan loket informasi untuk menjelaskan alasan keterlambatan. Maskapai milik anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana itu juga tidak mempersiapkan dengan baik pesawat cadangan untuk dioperasikan dan tidak mengantisipasi jumlah tiket yang terjual dengan jumlah pesawat.

”Kami menemukan fakta bahwa ada enam pesawat rusak dan tiga pesawat cadangan yang tidak bisa dioperasikan segera. Padahal, mereka terus menjual seat,” jelasnya. Kesalahan lainnya, Lion Air tidak mematuhi station handling manual dalam hal manajemen keterlambatan. ”Saat terjadi masalah itu, tidak ada petugas yang bisa memberikan pelayanan dan pendampingan penumpang,” kata Hendra.

Ombudsman juga menemukan pemberian kompensasi kepada penumpang yang tidak sama. Pemberian kompensasi ternyata lebih didasarkan pada tingkat emosional penumpang. Sementara itu, kesalahan yang ditemukan terhadap Ditjen Perhubungan Udara adalah tidak adanya upaya memaksa pembatalan penerbangan berikutnya yang dilakukan Lion Air.

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya instrumen hukum yang bisa mengatur pembatalan penerbangan. ’’Selain itu, jumlah SDM Ditjen Perhubungan Udara yang melakukan pengawasan tidak sebanding dengan jumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta,’’ ujar Hendra.

Dengan memperhatikan kesalahan itu, rekomendasi yang diberikan ombudsman hanya bersifat pembenahan. Misalnya, mereka meminta Lion Air menyediakan loket informasi yang sesuai standar pelayanan. Sementara itu, untuk Ditjen Perhubungan Udara, Ombudsman meminta pengawasan harus menjangkau ketersediaan operasi pesawat cadangan di tiap-tiap maskapai.

Rekomendasi memang jauh dari harapan masyarakat. Padahal, selama ini Ombudsman cenderung tegas dalam menyikapi sejumlah masalah. Misalnya, rekomendasi terhadap pungli yang terjadi pada pelayanan perizinan di sejumlah daerah. Juga, rekomendasi terhadap Polri yang melakukan maladministrasi dalam hal penangkapan Bambang Widjojanto, komisioner KPK nonaktif. (gun/c10/sof/dep)