Penyidikan Kasus Korupsi UPS Lamban

Perangkat uninterruptible power supply (UPS) di SMA Negeri 35, Karet Tengsin, Jakarta.
Perangkat uninterruptible power supply (UPS) di SMA Negeri 35, Karet Tengsin, Jakarta.
Perangkat uninterruptible power supply (UPS) di SMA Negeri 35, Karet Tengsin, Jakarta.

POJOKSATU- Penyidikan kasus dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS) 2014 dinilai lamban. Penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terkesan seperti sengaja ditarik-ulur. Padahal, barang bukti uang Rp 1,5 miliar sudah disita dari seorang saksi. Polisi berdalih penyidikan harus menyeluruh.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala Jumat (13/3). Menurut dia, banyak penyidikan kasus serupa yang selama ini ditangani Polri belum selesai hingga sekarang.

Karena itu, dia justru heran jika kasus dugaan korupsi UPS senilai Rp 300 miliar tersebut cepat ditangani. ’’Menunggu sepekan penetapan tersangka itu masih lumrah,’’ ujarnya saat ditemui di Mapolda Metro Jaya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, belum ada perkembangan signifikan terkait dengan penanganan kasus UPS. Penyidik masih mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi kemarin. Di antara 13 saksi yang dipanggil, hanya 12 orang yang hadir. ’’Masih seperti kemarin (Kamis lalu, Red). Hari ini pemeriksaan lagi,’’ jelasnya.


Adrianus menganggap kasus UPS tergolong cepat ditangani. Dalam sepekan, puluhan saksi telah dimintai keterangan. Polisi juga sudah mengantongi barang bukti dan tinggal menentukan tersangka.

Dia justru merisaukan masih banyaknya laporan di Polri yang belum ditangani. Menurut Adrianus, ada 7.800 tunggakan kasus di Polri. Sebagai pengawas, Kompolnas lebih berkonsentrasi dengan masalah itu. ’’Sebab, ada juga beberapa yang ditangani malah terbentur dana untuk penyidikan,’’ ungkapnya.

Pihaknya, tutur Adrianus, mengusulkan agar Polri membuat direktorat baru di Bareskrim. Tujuannya, menangani kasus yang mengendap tersebut. ’’Mungkin anggarannya juga lebih lunak, tetapi jumlah tunggakan kasus itu menurun,’’ katanya.

Sebelumnya, polisi berjanji bakal menetapkan tersangka dalam sepekan. Kendala yang dihadapi penyidik adalah ketidakhadiran saksi yang dimintai keterangan. Padahal, berdasar keterangan mereka, polisi akan meruntut dugaan kebocoran anggaran itu. Penyidik berencana memeriksa 130 saksi. Mereka terdiri atas 49 orang dari sekolah, dan 49 orang penyedia jasa. Sisanya berasal dari distributor, PPA, PPK, PPHP, serta beberapa pejabat DKI yang terkait. (yuz/co1/ind/dwi/dep)