Pemerintah Bisa Tolak Revisi UU KPK

KPK
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU – Pemerintah menilai revisi Undang-Undang KPK oleh DPR belum begitu mendesak.

Dirjen Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi mengaku, sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan revisi UU KPK. Pemerintah kata dia bisa saja menolak melanjutkan revisi itu jika dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak ada kesepakatan antara DPR, Pemerintah dan KPK.

“Pada posisi yang seperti ini, biasanya yang dilakukan pemerintah tidak pada posisi berhadap-hadapan langsung menolak DPR. Tapi biasanya di DIM itulah nanti akan terlihat. Kalau pada waktu pembahasan DIM itu tidak sepakat, maka ya nanti tidak jadi (revisi UU KPK),” jelas Wicipto Kamis (12/02).

Sebelumnya RUU KPK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. DPR mengklaim, revisi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana DPR mengubah sejumlah pasal dalam revisi KUHP dan KUHAP pada tahun ini.


Sejumlah pasal yang bakal direvisi yakni penyadapan, penyitaan aset koruptor dan penetapan tersangka. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain sudah menyatakan menolak adanya revisi UU KPK.(eko/ril)