Brasil dan Belanda Tarik Dubes, Jokowi Jangan Takut

hikmahanto1

Brasil dan Belanda tidak rela warga negaranya yang jadi terpidana mati kasus narkoba dieksekusi pemerintah Indonesia. Dua negara ini protes dengan menarik duta besarnya dari Jakarta. Tapi, pemerintah tidak perlu khawatir atas aksi itu. Brasil dan Belanda dinilai sangat perlu Indonesia. Mereka akan rugi sendiri kalau menarik duta besarnya secara permanen.

Warga Brasil yang dieksekusi mati tersebut bernama Marco Archer Cardoso Moreira, sedangkan warga Belanda bernama Ang Kim Soei. Keduanya dieksekusi bersama empat gembong narkoba lain di Nusakambangan, Minggu dinihari tadi.

Moreira aslinya seorang pilot, dia tertangkap membawa 13,4 kilogram kokain yang disembunyikan dalam alat olahraga yang dibawanya pada Agustus 2003.


Sedangkan Ang Kiem Soei memang raja narkoba, dia ditangkap Polda Metro Jaya pada 8 April 2002 setelah ditemukan 700 kilogram bahan pembuat ekstasi di pabrik ekstasi miliknya di Cipondoh, Tangerang. Setelah eksekusi kedua, Brasil dan Belanda langsung menarik duta besarnya masing-masing.

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana meminta pemerintah tidak ngeper alias mundur atas penarikan ini. Menurutnya, penarikan tersebut hanya aksi protes sementera.

“Pemerintah tidak perlu khawatir berlebihan atas tindakan ini kemudian kendur dalam pelaksanaan eksekusi untuk terpidana mati berikutnya,” ucapnya kepada redaksi, Minggu (18/11).

Kata Hikmahanto, penarikan dubes itu merupakan respons pemerintah Brasil dan Belanda atas tuntutan publik dalam negerinya. Layaknya di Indonesia, masyarakat dua negara tersebut pasti akan menuntut pemerintahannya untuk memprotes kebijakan pelaksanaan hukuman mati warga negara mereka yang ada di negara lain.

Hikmahanto yakin, penarikan dubes ini tidak akan lama. Indonesia tidak akan diisolasi lantaran pelaksanaan hukuman mati itu. Pasalnya, negara-negara dunia, termasuk Brasil dan Belanda, sangat membutuhkan Indonesia.

“Semisal, kepentingan ekonomi Brasil ke Indonesia lebih tinggi dibanding kepentingan Indonesia terhadap Brasil,” ucapnya.

Namun begitu, Hikmahanto menyarankan Menlu dan perwakilan Indonesia tetap melakukan pendekatan dengan berbagai negara dan menjelaskan pelaksanaan hukuman mati karena Indonesia mengalami darurat Narkoba.

“Negara-negara tersebut tidak seharusnya protes berlebihan karena generasi muda Indonesia terancam narkoba atas tindakan warga mereka,” ucapnya.

Penerapan hukuman mati, sambungnya, masih dianut banyak negara. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat juga masih menerapkan hukuman ini. Karena itu, penerapan hukuman mati sama sekali tidak terkait dengan tingkat peradaban suatu masyarakat di suatu negara.

“Adanya hukuman mati dan pelaksanaannya merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukum suatu negara. Tidak ada negara asing yang berhak melakukan intervensi. Ini sepanjang due process of law dan dapat dipastikan tidak adanya proses hukum yang sesat,” tandasnya.