POJOKSATU.ID - Program makan bergizi gratis alias MBG yang sedang dilakukan oleh pemerintah merupakan ide dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa program MBG dibiayai oleh Prabowo, padahal kenyataannya tak seperti itu.

Prabowo hanya memberikan ide untuk mengatasi pemenuhan gizi bagi para pelajar agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Baca Juga: Jabar Sabet Penghargaan Smart Governance, Smart Economy dan Smart Society

Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk merealisasikan program ini berasal dari APBN, di mana sebagian besarnya bersumber dari penerimaan pajak.

Persoalan ini juga ditanyakan oleh para siswa SD yang menganggap program MBG dibiayai oleh Prabowo.

Guru SD yang bernama Nufa lantas menjelaskan secara sederhana biaya MBG sebenarnya berasal dari uang rakyat.

Baca Juga: Besok ITB Akan Gelar Wisuda Ketiga, Diperkirakan 9.000 Orang Akan Hadir

"Makan gratis itu dari pemerintah, pakai uang pajak", ucapnya, dikutip POJOKSATU.ID dari akun Instagram @nufa_aizah.

Mendengar kata pajak, sejumlah siswa SD tersebut belum benar-benar memahaminya, sehingga ia mencoba menjelaskan lebih sederhana.

Ia menggambarkan dengan contoh pada orang tua mereka, kendaraan dan rumah yang dimiliki di rumah harus membayar pajak setiap tahunnya.

Baca Juga: Rayakan Kemerdekaan, XLSMART Gelar Donor Darah di Medan dan Langkat, Kumpulkan 80 Kantong untuk Anak Kanker

Begitu pula dengan belanja di mall, ada pajak yang harus dibayar dan nantinya semua uang itu dikumpulkan kepada Menteri Keuangan.

Kemudian, Menteri Keuangan akan memberikan uang tersebut pada Badan Gizi Nasional.

Nantinya semua makanan gratis tersebut diurus oleh Badan Gizi Nasional, sebelum akhirnya diterima para pelajar.

Penjelasan tersebut akhirnya dimengerti oleh para muridnya, bahwa program MBG berasal dari uang masyarakat yang membayar pajak.

Baca Juga: PENYEBAB Pencairan TPG Triwulan 3 DITUNDA! Guru Harus Waspada!

Untuk tahun 2025 ini, sebesar Rp71 triliun sudah ditetapkan sebagai anggaran awal.

Dari Rp15.000 per pelajar, diturunkan menjadi Rp10.000, dan pemerintah memastikan kebutuhan gizi sudah bisa dipenuhi.

Kebutuhan gizi itu meliputi 600 sampai 700 kalori, termasuk karbohidrat, protein, yodium, dan zat besi.***