POJOKSATU.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengungkap fakta penting terkait kondisi sosial ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data terbaru BPS tahun 2026, tingkat ketimpangan pengeluaran di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di kota tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan.

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena mayoritas aktivitas ekonomi nasional berpusat di wilayah perkotaan.

Baca Juga: Sukarela Tapi Terasa Dipaksa, ASN Samarinda Diminta Bayar Dana Gotong Royong

Namun, hasil pembangunan tersebut belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat kota.

Ketimpangan Perkotaan dalam Data BPS 2026

BPS mengukur ketimpangan melalui indikator distribusi pengeluaran masyarakat.

Dalam rilis terbarunya, BPS mencatat bahwa ketimpangan di perkotaan secara konsisten berada di atas perdesaan.

Artinya, jarak antara kelompok masyarakat berpengeluaran tinggi dan rendah di kota jauh lebih lebar.

Baca Juga: BPS Catat Inflasi Tarif Listrik Januari 2026 Tembus 3,55 Persen, Dampaknya Terasa hingga Februari

Sementara di perdesaan, meski tingkat pendapatan rata-rata lebih rendah, distribusinya relatif lebih merata antarwarga.

Kenapa Ketimpangan di Kota Lebih Tinggi?

Ada beberapa faktor utama yang menjelaskan mengapa ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan.

1. Perbedaan Akses Ekonomi yang Tajam

Di kota, akses terhadap pekerjaan formal dengan gaji tinggi hanya dinikmati sebagian kelompok.

Di sisi lain, banyak pekerja informal dengan penghasilan rendah yang hidup berdampingan di wilayah yang sama.

2. Konsentrasi Sektor Berupah Tinggi

Perkotaan menjadi pusat industri, jasa keuangan, dan ekonomi digital yang memberikan penghasilan sangat tinggi bagi kelompok tertentu.

Hal ini memperlebar jarak pengeluaran dengan masyarakat berpendapatan rendah.

3. Biaya Hidup yang Tidak Merata

Biaya hidup di kota jauh lebih tinggi, terutama untuk perumahan, transportasi, dan pendidikan.

Baca Juga: SMKN 3 Bandung Kembangkan Konsep DELTA 3, Siapkan Siswa Jadi Digipreneur Berdaya Saing Global

Kelompok berpenghasilan rendah harus mengalokasikan porsi besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar, sementara kelompok atas memiliki ruang konsumsi yang jauh lebih luas.

4. Urbanisasi dan Tekanan Sosial

Arus urbanisasi menyebabkan banyak penduduk desa berpindah ke kota tanpa keterampilan memadai.

Akibatnya, mereka masuk ke sektor informal dengan pendapatan rendah, memperbesar kantong-kantong kemiskinan perkotaan.

Mengapa Perdesaan Lebih Merata?

Menurut BPS, struktur ekonomi perdesaan cenderung homogen.

Baca Juga: Bandung–Kertajati Makin Dekat! Ini Peran Strategis Tol Cisumdawu bagi Ekonomi Jabar

Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan kegiatan berbasis komunitas.

Perbedaan pengeluaran antarwarga relatif kecil, sehingga ketimpangan lebih rendah.

Selain itu, pola hidup gotong royong dan konsumsi yang tidak terlalu timpang turut menjaga pemerataan di perdesaan.

Dampak Ketimpangan Perkotaan

Ketimpangan yang tinggi di kota berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, mulai dari kemiskinan perkotaan, kawasan kumuh, hingga meningkatnya kerentanan sosial.

Ketimpangan juga dapat menghambat mobilitas sosial dan memperlemah kohesi masyarakat.

BPS menilai, jika tidak diantisipasi, ketimpangan perkotaan dapat menjadi tantangan serius bagi pembangunan jangka panjang.

Respons Kebijakan yang Dibutuhkan

Pemerintah didorong untuk memperkuat kebijakan yang menyasar masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah.

Mulai dari perluasan lapangan kerja layak, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, hingga pengendalian biaya hidup.

Selain itu, pemerataan pembangunan antardaerah juga penting agar urbanisasi tidak semakin memperlebar ketimpangan di kota-kota besar.

Baca Juga: Bukan Soal Anggaran, Ini Alasan Lombok Tengah Larang SK Guru Honorer

Data BPS 2026 menegaskan bahwa ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan akibat perbedaan akses ekonomi, biaya hidup, dan struktur pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi kota yang pesat belum sepenuhnya inklusif.

Tantangan ke depan adalah memastikan pembangunan perkotaan tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.***