POJOKSATU.ID - Ketika layanan Internet Rakyat resmi diumumkan paket 5G Fixed Wireless Access (FWA) seharga Rp 100.000 per bulan.

Kecepatan hingga 100 Mbps, kuota unlimited, dan gratis sewa modem banyak masyarakat bersorak. 

Tapi, di balik harga merakyat itu, berputar rantai bisnis besar dari lelang pita frekuensi, vendor internasional teknologi, hingga perusahaan infrastruktur digital di Indonesia.

Analisa ini mencoba menjawab siapa yang paling diuntungkan oleh proyek ini?

Baca Juga: Gen Z Melek Finansial! Cara Astra Financial Mendorong Keuangan Inklusif Lewat Edukasi dan Ekosistem Digital

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) perusahaan infrastruktur digital Indonesia yang memimpin implementasi Internet Rakyat.

SURGE melalui anak usaha mereka, PT Telemedia Komunikasi Pratama, akan mendistribusikan layanan ke rumah tangga melalui jaringan distributor lokal.

OREX SAI, INC. perusahaan teknologi patungan asing antara dua raksasa global (dari Jepang).

Penyedia sistem Open RAN-based 5G FWA (termasuk core network dan Radio Unit) yang jadi tulang punggung teknis layanan.

Baca Juga: Indonesia Darurat Sampah! MUI Sampai Harus Turun Tangan Keluarkan Fatwa Haram

Distributor lokal dan mitra pemasaran SURGE/Telemedia menggandeng puluhan distributor lokal untuk menjangkau konsumen rumah tangga, memperluas penetrasi pasar dengan cepat.

Data resmi menyebut bahwa kerja sama komersial antara SURGE dan OREX SAI ditandatangani pada Maret 2025.

Teknologi Open RAN 5G FWA 1.4 GHz dianggap solusi efisien untuk menjangkau daerah underserved tanpa perlu kabel fiber ke setiap rumah memotong biaya dan waktu dibanding jaringan tradisional.

SURGE menargetkan layanan ke rumah tangga di Region I yang mewakili 60% potensi pasar broadband nasional (termasuk pulau besar seperti Jawa, Papua, Maluku). 

Baca Juga: Perkokoh Kepercayaan Publik, Diskominfo Depok Serap Ilmu Transparansi di FMDP KPK

Pemasaran agresif dilakukan lewat pra-pendaftaran, distribusi modem gratis, dan paket murah strategi penetrasi pasar cepat, menggaet pelanggan massal sebelum pemain lain masuk.

Model bisnis di balik Internet Rakyat tampak berlitar pada volume besar dan efisiensi operasional.

Dengan biaya langganan Rp 100.000 per bulan tetapi jangkauan bisa puluhan hingga ratusan ribu rumah tangga.

Potensi pendapatan jangka panjang bagi SURGE + OREX SAI bisa sangat besar asalkan infrastruktur, distribusi, dan loyalitas pelanggan terjaga.

Karena penggunaan teknologi FWA (nirkabel) dan arsitektur Open RAN yang memungkinkan pengembangan jaringan dengan biaya lebih hemat dibanding kabel fiber.

Baca Juga: Dari MoU Hingga BTS, Bagaimana Internet Rakyat Berharap Ubah Peta Akses Internet Nasional?

Margin keuntungan bisa tetap menarik, meski harga relatif rendah. 

Dengan backlog ribuan base station dan distribusi lewat banyak mitra lokal, proyek ini jauh dari sekadar layanan internet biasa melainkan proyek skala besar dengan potensi bisnis nasional.

Tentunya, klaim bahwa Internet Rakyat adalah untuk merakyat dan merata mendapat apresiasi publik. 

Namun, ketika tujuan mulai bergeser ke penetrasi pasar dan skala pelanggan, maka retorika sosial bisa menjadi alat pemasaran.

Baca Juga: Solusi Bagi Bapak Ibu Guru yang Terpanggil PPG Guru Tertentu Tahap 5 Tapi Tidak Muncul LPTK di SIMPKB!

Bukan tidak mungkin bahwa kondisi ideal yaitu layanan stabil, merata ke seluruh wilayah, dan kecepatan maksimal hanya berlaku dalam masa promosi atau area terpilih dulu.

Bagi penyelenggara: layanan murah + volume besar = potensi laba besar.

Bagi publik: layanan murah bisa berarti kompromi layanan, batas geografis, atau kualitas sinyal yang bervariasi.

Pemerataan akses internet adalah tujuan mulia.

Baca Juga: BNPB Update Data Terbaru Korban Banjir Longsor Sumut, 166 Meninggal Dunia, 143 Masih Hilang

Tapi proyek seperti Internet Rakyat juga dan bahkan lebih adalah ladang bisnis besar.

SURGE dan OREX SAI, dengan modal teknologi dan distribusi agresif, berada di posisi paling menguntungkan.

Mereka berpotensi meraup pelanggan massal dengan biaya infrastruktur relatif efisien.

Publik perlu kritis bukan hanya soal harga, tapi soal konsistensi layanan, transparansi cakupan, dan komitmen jangka panjang.

Agar murah untuk rakyat tidak berubah menjadi murah untuk laba.***