POJOKSATU.id, Samarinda – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Kaltim tahun 2022 yang di bentuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rapat Paripurna ke 11 DPRD Kaltim, Selasa (28/03) lalu.
Dalam penyampaian LKPJ tersebut, telah ditetapkan oleh DPRD Kaltim telah membentuk dan memilih ketua pansus LKPJ Gubernur 2022 ialah Sutomo Jabir.
“Masa kerja pansus inikan cuma 30 hari saja, mudah-mudahan bisa selesai dengan baik,” harapnya, Jum’at (31/03/2023).
Sutomo sapaan akrabnya, berharap selama masa kerja pansus LKPJ ini, pemerintah provinsi (Pemprov) dapat kooperatif. Dalam artian, ketika pihaknya saat mengundang kepala OPD atau SKPD dari lingkungan Pemprov Kaltim itu tidak diwakili.
Baca Juga: Muhammad samsun: Kaltim Semakin Tua, Harus Ada Regenerasi untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian
“Berharap juga pemerintah provinsi bisa Kooperatif dalam artian kalau kita undang seyogyanya kepala SKPD itu tidak diwakilkan, supaya kita enak komunikasi nya, melihat secara detail, tadi kan secara umum digambarkan, secara detail progress yang telah dicapai pemerintah provinsi Kaltim khususnya tahun anggaran 2022,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan, dilihat dari laporan yang disampaikan oleh Wagub Kaltim, capaian indikator kinerja pemerintah masih ada beberapa target yang dibawah sasaran.
“Ini kan secara umum, tapi kita akan melihat secara detail dan rinci nantinya, melalui pansus ini. Karena diatas kertas kita bisa melaporkan itu, tapi fakta dilapangan kan masih banyak kejanggalan-kejanggalan terutama masalah pemerataan pembangunan di Provinsi Kaltim ini yang belum dirasakan secara adil oleh masyarakat kita, itu faktanya,” jelasnya.
“Misalnya masalah infrastruktur jalan, kemudian keadilan dibidang kesehatan, pendidikan. Meskipun anggaran kita ke dinas pendidikan itu 20 persen, wajib, tapi faktanya masih banyak ruang belajar, fasilitas pendidikan kemudian guru-guru di sekolah-sekolah yang terutama di daerah pedesaan, atau daerah-daerah kecamatan yang belum menikmati anggaran yang besar itu,” sambung Sutomo Jabir.
Menurut Sutomo, pemerataan di Kaltim belum terjadi, sehingga pansus akan secara detail akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang lebih baik kedepannya. (*/pojoksatu)