Soal Wacana Perpanjang Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Pengamat : Intervensi Politik Basis Suara Daerah

Ribuan kades demo di DPR, Rabu (25/1/2023) tuntut masa jabatan diperpanjang sampai 9 tahun. Foto: Mufit/pojoksatu
Ribuan kades demo di DPR, Rabu (25/1/2023) tuntut masa jabatan diperpanjang sampai 9 tahun. Foto: Mufit/pojoksatu

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengamat politik Pangi Syarwi Chinago turut menyoroti wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) sampai 9 tahun.

Pangi menduga di balik wacana perpanjangan masa jabatan Kades ini ada deal-deal politik dengan pihak tertentu.

Deal-deal politik tersebut tidak lepas dari kepentingan Pemilu atau Pilpres 2024 mendatang.

Karena itu, tidak heran jika seluruh Kades melakukan demonstrasi di depan gedung DPR untuk merealisasikan wacana tersebut.


“Kepentingan kepala desa membutuhkan 9 tahun. Setelah dapat 9 tahun nanti ada pekerjaan lain harus ada deal-deal politik,” kata Pangi dihubungi, Rabu (25/1/2023).

Pangi juga menduga di balik wacana perpanjangan masa jabatan Kades 9 tahun ini ada campur tangan partai politik tertentu untuk mengamankan basis suaranya di daerah.

BACA : PPDI Gelar Demo di DPR, Ini Pesan Khusus dari Polda Metro

“Itu jelas untuk kemenangan salah satu partai atau untuk pilpres. Persamaan kepentingannya juga ada,” tutur dia.

Sementara itu, Pengamat politik Ikhwan Arif curiga wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) sarat dengan muatan politis di Pemilu 2024.

Pasalnya, perpanjangan masa jabatan Kades tersebut terkesan dipaksakan.

Padahal, di sisi lain banyak masyarakat yang tidak setuju dengan perpanjangan jabatan Kades tersebut.

“Wacana ini terkesan dipaksakan bukan keinginan langsung dari kehendak rakyat,” kata Ikhwan dalam keterangannya, Rabu (25/1/2023).

Menurut dia, perpanjangan masa jabatan Kades tersebut melanggar sistem demokrasi.

“Ini sama saja menggerus demokrasi. Sebaiknya kepala desa menunjukkan kepemimpinan yang taat dan patuh pada batasan kewenangan,” ujar dia. (Mufit/Pojoksatu)