Ribuan Kades Geruduk DPR Minta Perpanjangan Jabatan 9 Tahun, Nggak Ada Komando jadi Ngopi dulu

Ribuan kades demo di DPR, Rabu (25/1/2023) tuntut masa jabatan diperpanjang sampai 9 tahun. Foto: Mufit/pojoksatu
Ribuan kades demo di DPR, Rabu (25/1/2023) tuntut masa jabatan diperpanjang sampai 9 tahun. Foto: Mufit/pojoksatu

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ripbuan kepala desa atau kades menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senyan, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (25/1/2023).

Demo kades itu menuntut masa jabatan kades diperpanjang sampai 9 tahun.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tepat pada pukul 11.05 WIB, ribuan kades dari berbagai daerah mulai memadati kawasan Senayan.

Massa kades tersebut kompak menggunakan baju dinas desa berwarna cokelat.


Mereka, terlihat hanya berlalu lalang menunggu arahan komando.

BACA: Soal Perpanjang Masa Jabatan Kades Dikaitkan dengan Pemilu 2024, Begini Reaksi Komisi II DPR 

Karena tidak adanya komando yang jelas, massa aksi terlihat hanya menepi, berbelanja hingga menyeruput kopi yang mereka beli dari pedagang keliling.

Meski massa aksi berjumlah ribuan dan membanjiri kawasan depan Gedung DPR. Namun, nampak aksi unjuk rasa tersebut berjalan kondusif.

Sebelumnya, ratusan kepala desa (Kades) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, pada Selasa, 17 Januari 2023.

Ratusan kades itu menuntut DPR untuk memperpanjang masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

BACA: Ketua DPR Tidak Mau Terburu-buru Memutusakan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Karena itu, ratusan kades meminta Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi UU No 6 Tahun 2024 tentang Desa.

“Itu salah satu satu yang kami harapkan kepada pak Presiden RI dan Ketua DPR RI,” kata Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis.

Menurut Robi, perihal jabatan kepala desa itu terdapat dalam pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

BACA: Ratusan Kades Demo di Depan DPR, Minta Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 9 Tahun

“Sembilan tahun merupakan waktu yang cukup untuk bekerja dengan pihak terkait demi membangun desa,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menuntut beberapa hal di antaranya mengembalikan wewenang penggunaan dana desa kepada desa hingga revisi UU Desa. (Mufit/Pojoksatu)

Konten menarik lainnya dari PojokSatu.id bisa dibaca melalui Google News KLIK DI SINI.