POJOKSATU.id, JAKARTA— Pakar Hukum Pidana Univeristas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut persepsi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) soal OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat.
Pernyataan Menko Marvest Luhut Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK membuat negara menjadi jelek, dinilai pengamat hukum ini tidak tepat.
“Persepsi Pak LBP itu tidak tepat, karena justru OTT itu membersihkan birokrasi dari aparatur yang korup,” kata Pakar Hukum Pidana Univeristas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, Rabu (21/12).
Menurut Fickar, justru karena pejabat berperilaku korup itulah menjadikan image negara Indonesia di mata dunia menjadi buruk. Lebih jauh daripada itu, korupsilah yang mempengaruhi dunia perekonomian.
“Jadi, tidak tepat itu analisis Pak LBP karena kerja KPK melalui OTT menstimulir semua pihak untuk bermain bersih dan dapat dipastikan akan mengurangi biaya tinggi dan menuju perekonomian yang efisien,” tandasnya.
Diketahui, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengkritik kerja-kerja penindakan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurutnya, dengan maraknya OTT akan membuat negara menjadi jelek.
“OTT itu kan ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital live siapa yang mau lawan kita? Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
“Ya kalau hidup-hidup sedikit bisalah. Kita mau bersih-bersih amat, di surga sajalah kau,” ujar Luhut.
“Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu,” katanya.
“Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main,” ucap Luhut. (ikror/pojoksatu)