RKUHP Akan Disahkan, PKS Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

Politisi PKS Jazuli Juwaini (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak RKUHP. Salah satunya pasal soal penghinaan presiden dan wakil presiden.

PKS meminta pasal penghinaan kepala negara yang tercantum dalam draf RKUHP tersebut untuk dicabut.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai pasal tersebut sangat mengancam kebebasan demokrasi.

“Pasal ini bisa disalahgunakan penguasa untuk memberangus kritik masyarakat,” kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa 6 Desember 2022.


Ia mengatakan semangat mereformasi produk kolonial hal yang ditolak.

Sementara melalui pemerintah terkesan memproduksi penguasa kolonial melalui pasal penghinaan Presiden dan Wapres.

Baca Juga :

Kompolnas Pertanyakan Perkembangan Sidang Etik 3 Jenderal serta 35 Anggota Polri Kasus Sambo

“Pemerintah, serta lembaga-lembaga negara ini sejarahnya melindungi penguasa kolonial,” ujarnya.

Jazuli mengatakan, ini ironis dan bisa setback demokrasi yang susah payah diperjuangkan melalui reformasi tahun 1998.

“Fraksi PKS konsisten sejak awal meminta pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini dicabut, bahkan sejak awal-awal pembahasan 5-10 tahun yang lalu,” tuturnya.

Untuk diketahui, DPR RI akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada rapat paripurna, hari ini, Selasa 6 Desember 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyebutkan hal tersebut sesuai dengan rapat Bamus.

Diketahui banyak pihak yang menilai ada sejumlah pasal atau aturan yang terkandung dalam RKUHP masih kontroversial untuk disahkan.

Di antaranya, yang dinilai kontroversi, pertama soal penghinaan kepada Presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah.

Kemudian, soal menyampaikan pendapat di muka umum atau demonstrasi, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dan masih banyak lainnya.

“Sesuai keputusan rapat Bamus (Badan Musyawarah) direncanakan besok (rapat paripurna),” kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/12/2022).

Indra belum bisa memastikan pukul berapa rapat paripurna akan digelar.

Setjen DPR masih mengonfirmasi kesediaan waktu dari pimpinan DPR hingga saat ini. “Untuk jamnya sedang dikonsultasikan dengan pimpinan,” tuturnya. (mufit/pojoksatu)