Komnas Perempuan Puji Panglima TNI yang Akan Pecat Paspampres Mayor Bagas Firmasiaga

Ilustrasi korban perbuatan amoral atau pemerkosaan (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memuji Panglima TNI Jenderal Andika yang akan memecat Paspampres Mayor Bagas Firmasiaga.

Mayor Inf Bagas Firmasiaga (BF) sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Guntur Pomdam Jaya terkait kasus pemerkosaan kepada perwira Kostrad Letda Caj K GER.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam keterangannya, Minggu (4/12/2022) memuji Panglima TNI yang tanggap dalam menindaklanjuti kasus asusila ini.

Terutama janji yang bakal memecat pelaku jika terbukti bersalah.


Akan tetapi, Andy tetap mengingatkan supaya perkara ini tetap dikawal supaya tidak terjadi impunitas atau pembebasan hukum terhadap pelaku.

Baca Juga :

Profil Letda Caj GER Korban Amoral Perwira Paspampres Mayor Bagas, Mojang Bandung Hobi Renang

Menurut dia, cara buat menghilangkan praktik impunitas adalah memastikan pelaku dihukum melalui proses peradilan yang adil dan terbuka.

“Upaya memutus impunitas perlu dilakukan melalui proses hukum terhadap pelaku,” tegas Andy.

Komnas Perempuan juga meminta Panglima TNI agar memberi dukungan sejak pelaporan hingga usai persidangan kasus pemerkosaan perwira Kostrad ini.

Andy Yentriyani dalam keterangannya, Minggu (4/12/2022) menyebutkan, sesuai dengan UU TPKS, mereka mendorong TNI untuk memastikan korban Letda GER memperoleh pendampingan dan dukungan lain yang dibutuhkan oleh korban sejak pelaporan hingga usai persidangan di pengadilan militer nantinya.

Komnas Perempuan berharap UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bisa diterapkan dalam kasus perkosaan Letda GER demi menjaga hak-hak korban.

Baca Juga :

Ini Kronologi Pemerkosaan yang Dialami Letnan Dua Kostrad oleh Paspampres Mayor Bagas

Meski pelaku merupakan seorang prajurit TNI yang bakal diproses melalui peradilan militer.

Andy juga menilai pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ini supaya tindak pidana yang dilakukan seorang prajurit TNI di luar kapasitasnya bisa diproses melalui peradilan sipil.

“Perlunya Revisi UU Peradilan Militer, tindak pidana yang dilakukan perseorangan di luar kapasitas tugas perlu diproses melalui peradilan sipil sebagai bagian tidak terpisahkan dari agenda reformasi sektor keamanan,” ujar Andy.

Diketahui, Komnas Perempuan ikut menyikapi perbuatan oknum perwira Paspampres Mayor Inf BF yang memperkosa perwira Kowad Letda Caj (K) GER di Bali. (ikror/pojoksatu)