Besok RKUHP Bakal Disahkan DPR, Catat Nih Poin-poin yang Dianggap Kontroversi 

Gedung DPR RI Senayan/Ist

POJOKSATU.id, JAKARTA – DPR RI akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada rapat paripurna, Selasa 6 Desember 2022 besok.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyebutkan hal tersebut sesuai dengan rapat Bamus.

Diketahui banyak pihak yang menilai ada sejumlah pasal atau aturan yang terkandung dalam RKUHP masih kontroversial untuk disahkan.

Di antaranya, yang dinilai kontroversi, pertama soal penghinaan kepada Presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah.


Kemudian, soal menyampaikan pendapat di muka umum atau demonstrasi, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dan masih banyak lainnya.

“Sesuai keputusan rapat Bamus (Badan Musyawarah) direncanakan besok (rapat paripurna),” kata Indra saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/12/2022).

Indra belum bisa memastikan pukul berapa rapat paripurna akan digelar.

BACA : BIN Jaring Partisipasi Publik Soal RKUHP, Semoga Bisa Membawa Perkembangan Hukum Pidana Berasas Pancasila

Setjen DPR masih mengonfirmasi kesediaan waktu dari pimpinan DPR hingga saat ini.

“Untuk jamnya sedang dikonsultasikan dengan pimpinan,” tuturnya.

Untuk diketahui, ada sembilan Fraksi di DPR yang menyatakan RKUHP setuju dibawa ke rapat paripurna untuk dilakukan pengesahan menjadi UU.

Hanya Fraksi PKS yang menyetujui RUU KUHP itu dengan catatan. Sementara Fraksi lainnya sepeti PDIP, Golkar, Gerindra, PKB.

Kemudian, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RKUHP tersebut tanpa catatan untuk dibawa ke Paripurna DPR terdekat.

Mayoritas Fraksi di Komisi III DPR RI berpandangan, KUHP yang saat ini sudah berusia sangat tua.

Para Fraksi beranggapan, sejak era kolonial Belanda sehingga sudah tidak relevan di era saat ini sehingga RKUHP sangat layak untuk disahkan.

“Selanjutnya, akan kami teruskan hasil rapat ini pada pembahasan tingkat kedua atau pembahasan pada rapat paripurna yang terdekat,” sahut Wakil Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar ini.

BACA : 18 Pasal RKUHP Ancam Kebebasan Berpendapat dan Kemerdekaan Pers, Sebar Rekaman Terancam 5 Tahun Penjara

Adies menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak pemerintah yang mewakili Presiden.

Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM berserta jajarannya.

Kemudian beserta guru besar atau pihak akademik yang telah mendampingi pemerintah membahas RUU tentang KUHP bersama Komisi III yang merupakan carry over (dari keanggotaan Tahun 2014-2019

“Alhamdulillah, pada hari ini RUU KUHP telah mendapatkan persetujuan bersama untuk dilanjutkan pada tahap meminta persetujuan pada tingkat kedua akan dijadwalkan,”

“Berkenan, kami pimpinan menutup pada rapat hari ini,” pungkas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.(Mufit/Pojoksatu)