Jokowi Lampaui Kewenangan Megawati Soekarnoputri Soal Capres Rambut Putih Muka Berkerut

Jokowi soal capres berambut putih muka berkerut (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut Jokowi telah melampaui kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan menyebut kriteria capres rambut putih muka berkerut.

Sebab di internal PDIP, kewenangan menentukan capres sudah diberikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Ketersinggungan kader PDIP itu kiranya wajar karena Jokowi dinilai sudah melampaui kewenangan sebagai kader PDIP,” kata pengamat politik Jamiluddin Ritonga, Minggu (27/11).

Pernyataan kriteria capres yang dikemukakan Presiden Joko Widodo tampaknya sudah menyinggung petinggi PDI Perjuangan, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.


Sebab Jokowi di hadapan para pendukungnya gamblang menyebut kriteria rambut putih dan wajah keriput sebagai sosok ideal pemimpin merakyat.

Menurut analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Minggu (27/11), sebagai kader PDIP, seharusnya Jokowi menjaga mulutnya untuk tidak sesumbar mengenai kriteria calon presiden.

Terlebih, kriteria calon presiden yang disebut Jokowi kontradiktif dengan mayoritas pilihan PDIP, yakni Puan Maharani.

“Ketersinggungan kader PDIP itu kiranya wajar karena Jokowi dinilai sudah melampaui kewenangan sebagai kader PDIP,” kata Jamiluddin Ritonga.

“Sebab di internal PDIP kewenangan menentukan capres sudah diberikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” jelas Jamiluddin lagi.

Di internal partai, tidak ada kader PDIP yang boleh menyampaikan capres, apalagi sudah mengarah kepada sosok tertentu.

Sejumlah kader yang melakukan manuver untuk menggolkan capres tertentu diberi sanksi oleh PDIP. Seharusnya Jokowi sebagai kader juga mengindahkan aturan tersebut.

“Hal itu dinilai sudah melanggar kesepakatan di internal PDIP,” katanya.

“Selain itu, sebagai presiden Jokowi juga terlalu sering berbicara capres. Sebagai presiden, Jokowi terkesan sudah mengambil peran partai politik, khususnya ketua umum partai,” tegasnya

“Hal demikian tentu kurang baik karena bukan fungsi dan tugas presiden. Presiden idealnya secara terbuka tidak berpihak kepada salah satu bakal capres,” tegas Jamiluddin Ritonga. (ikror/rmol/pojoksatu)