Terungkap Alasan Pemda Batasi Formasi PPPK 2022 dan Alokasi Gaji P3K di APBD, Oh Ternyata!

Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat Raker dengan Komisi II DPR yang membahas penanganan tenaga non ASN dan seleksi PPPK 2022.

SEWAKTU.com – Pemerintah daerah (Pemda) selalu disalahkan karena mengusulkan formasi PPPK 2022 tidak sesuai kebutuhan dan membatasi anggaran gaji P3K di APBD.

Tenaga pendidik misalnya, kebutuhan guru daerah berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek sebanyak 758.018 orang.

Sementara pemda hanya mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Guru 2022 sebanyak 319.618.

Gap kebutuhan guru dengan formasi PPPK Guru 2022 yang telah ditetapkan sebanyak 438.989 orang.


Begitu pula dengan tenaga kesehatan (Nakes). Kebutuhan nakes daerah berdasarkan data rencana kebutuha (Renbut) Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 255.249 orang.

BACA : Banyak Pemda Usulkan Formasi P3K 2022 Setelah Didemo, Menteri PANRB Bilang Sudah Terlambat

Sementara Pemda hanya mengusulkan formasi PPPK Tenaga Kesehatan 2022 sebanyak 94.168 orang.

Dalam perjalanannya, beberapa instansi daerah menarik formasi yang telah ditetapkan sehingga formasi PPPK Nakes 2022 tersisa 80.049.

Gap kebutuhan Nakes tahun 2022 dengan formasi PPPK (P3K) Nakes yang telah ditetapkan sebanyak 175.200 orang.

Pemda beralasan tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan karena keterbatasan anggaran. Sebab, gaji P3K 2022 dibebankan kepada Pemda.

Anggaran gaji P3K bersumber dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Anggaran tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk alokasi gaji PPPK.

BACA : BKN Curiga Data 580.004 Non ASN Direkayasa, Masa Kerja di Atas 10 Tahun Seharusnya Masuk THK-II

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisina mengatakan, anggaran gaji ASN yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) cukup besar.

“Sekarang ini Rp 500 triliun lebih. Jadi, dari total APBN itu sudah 20 persen dan itu angka yang besar,” ujar Bima Haria dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Senin malam, 21 November 2022.

“Kalau di daerah banyak yang ABBD-nya, belanja pegawainya melebihi 50 persen, sehingga tidak ada kemampuan fiskal mereka untuk melakukan pembangunan di daerah,” tambah Bima Haria.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas membeberkan fakta mengejutkan.

Baca berita selengkapnya dengan cara membuka link: Terungkap Alasan Pemda Tolak Usulkan Formasi PPPK 2022 Sesuai Kebutuhan, Ternyata Bukan karena Tidak Ada Dana